JEMBER – Perseteruan di Pemkab Jember antara Bupati dengan DPRD semakin panas. Pasalnya perseteruan panjang ini, berujung pemakzulan (Pemberhentian) Bupati Jember Faida dari jabatan sebagai bupati .
Usulan ini disampaikan sebagai Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) ) Dari hasil sidang yang dihadiri 45 anggota dari jumlah anggota sebanyak 50 ini sepakat memberhentikan bupati Faida dari jabatan sebagai bupati,” Ada tujuh fraksi yang membacakan usulan dalam HMP, dan semua bersepakat memberhentikan bupati Faida dari jabatannya,” ujar Wakil ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, Rabu (22/Juli/2020) .
Sebagai dasar, Bupati Faida dianggap banyak melanggar aturan, diantaranya tidak menjalankan aturan yang ada, seperi mutasi ASN,” Tidak menjalankan aturan yang ada , sehingga struktur organisasi pemerintahan menjadi amburadul, ” Masih kata Ahmad Halim.
Sedangkan untuk pemakzulan ini, masih panjang proses yang harus dilalui, diantaranya harus diajukan ke Mahkamah Agung(MA) untuk uji materiil, setelah MA memutuskan untuk diterima atau tidaknya,” Apabila diterima, Lalu kita mengajukan usulan ke Mendagri untuk pemberhentiannya,” ujar Akhmad Halim.
Jadi hasil perseteruan panjang ini, nasib Bupati Faida saat ini berarti berada ditangan MA. Untuk itu apapun keputusan MA harus dihormati masing-masing pihak sebagai keputusan yang berkekuatan hukum.
