JAKARTA | bidik.news – Ambisi pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah target yang sederhana. Angka tersebut menuntut investasi masif dan efisiensi pasar yang tinggi. Namun, sejarah ekonomi mengajarkan kita satu hal krusial, pertumbuhan tinggi yang tidak dikawal aturan main yang adil hanya akan melahirkan ketimpangan.
Di sinilah peran vital Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam satu tahun terakhir, yakni memastikan pasar bekerja sebagai alat pertumbuhan, bukan arena pertempuran bagi para pemburu rente. Selama 1 tahun pemerintahan berjalan, paradigma pengawasan persaingan usaha di Indonesia telah bergeser menuju apa yang disebut sebagai guided competition atau persaingan terpimpin.
Filosofinya jelas, pasar dibiarkan bebas, namun negara akan mengintervensi dengan keras jika terjadi distorsi yang mengancam kepentingan nasional atau terjebak dalam praktik yang diistilahkan Presiden sebagai “Serakahnomics”, sebuah pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil.
Wakil Ketua KPPU, Aru Armando menyebut, KPPU ada untuk mengatasi hal itu. “Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi ‘Serakahnomics’. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kompetisi harus ditingkatkan”, ujar Aru, Rabu (3/12/2025).
Penegakan Hukum yang Menggigit
Keseriusan KPPU dalam mengawal paradigma ini bukan sekadar retorika. Data berbicara bahwa sepanjang 2025 (hingga 30 November), KPPU telah menjatuhkan total denda sebesar Rp695 miliar.
Angka ini melonjak drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya, menjadi sinyal kuat bagi pasar bahwa negara tidak main-main terhadap pelaku usaha yang merugikan publik. Denda besar ini bukan instrumen hukum, melainkan sinyal kuat bagi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara mematikan pesaing atau merugikan konsumen.
Sedangkan denda yang dibayarkan per 2 Desember 2025 mencapai Rp 52.909.065.048. Hal ini membuktikan upaya penegakan hukum persaingan usaha, optimal dilakukan KPPU.
Aktivitas korporasi berupa merger dan akuisisi juga memecahkan rekor.
KPPU menerima 141 notifikasi dengan nilai transaksi fantastis mencapai Rp1,3 kuadriliun. Dominasi transaksi di sektor pertambangan dan logistik menunjukkan geliat hilirisasi yang nyata, namun sekaligus membawa risiko konsentrasi pasar yang harus diawasi ketat agar tidak melahirkan oligopoli vertikal yang mematikan pemain lokal.
Selain mengawal korporasi besar, KPPU juga menempatkan diri sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dari 12 perkara yang diputus tahun ini, masih terdapat berbagai kasus persekongkolan tender.
Ketika negara mengeluarkan anggaran besar untuk infrastruktur, mulai dari rumah sakit, jalan, hingga proyek energi, risiko penyelewengan anggaran melalui persekongkolan tender dapat meningkat signifikan. Penegakan hukum di sektor ini memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat menghasilkan pembangunan berkualitas, bukan ke kantong kartel proyek.
Penegakan hukum di sektor ini adalah bentuk dukungan langsung KPPU terhadap Asta Cita pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Namun, wajah penegakan hukum KPPU tidak melulu soal korporasi raksasa.
Perhatian serius juga diarahkan pada kemitraan UMKM. Sepanjang 2025, pengawasan kemitraan di sektor ritel dan peternakan ayam telah membuahkan hasil konkret. Praktik
bundling yang merugikan peternak kecil telah dihapuskan. Lebih dari 5000 mitra waralaba ritel kini memiliki perjanjian yang lebih adil dan transparan.
Ini adalah bukti bahwa struktur ekonomi kita sedang bergerak dari ketimpangan kontrak menuju kesetaraan hubungan usaha.
Mengawal Program Nasional Relevansi KPPU kian terasa ketika masuk ke isu-isu yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, KPPU bergerak
proaktif mencegah praktik kartel pangan. “Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan dan memprioritaskan UMKM serta Koperasi, bukan didominasi oleh segelintir pemasok besar. Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat”, ujar Aru.
Demikian pula di sektor energi. KPPU mendorong kebijakan open access pada jaringan gas dan menghindari
persaingan usaha tidak sehat dalam bidang energi. Melihat ke depan, tantangan persaingan usaha kian kompleks. Kartel tidak lagi dilakukan lewat pertemuan rahasia di hotel, melainkan melalui kolusi algoritma digital yang mengatur harga secara otomatis.
Praktik self-preferencing oleh platform digital raksasa juga menjadi ancaman nyata yang dapat menenggelamkan UMKM. KPPU kini tengah mempersiapkan instrumen hukum untuk menjerat perilaku anti-persaingan di ranah digital ini.
Selain itu, program strategis seperti Koperasi Merah Putih juga mendapat atensi khusus. KPPU mendukung penuh penguatan koperasi, namun mengingatkan agar desain tata kelolanya tidak menutup akses bagi pelaku usaha desa lainnya.
“Penutup, sektor persaingan pasar Indonesia dalam laporan World Bank B-Ready 2024 berada di angka 52, masih di bawah Vietnam dan Singapura. Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, kita butuh peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan. Studi menunjukkan, dibutuhkan 29% peningkatan tingkat persaingan usaha (atau skala indeks persaingan usaha 6,33) untuk tujuan tersebut,” kata Aru.
Persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan, melainkan
infrastrukturnya. Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU komit menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan.
