SURABAYA l bidik.news – Wacana pemberlakuan kembali sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah daring sebagai imbas dari krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat penolakan tegas dari kalangan legislatif. Sistem pendidikan dinilai tidak boleh dikorbankan hanya demi efisiensi pergerakan atau mobilitas masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Rasiyo, M.Si., menegaskan bahwa mengembalikan skema pendidikan ke format jarak jauh sepenuhnya merupakan sebuah langkah yang tidak tepat. Ia membandingkan wacana ini dengan kondisi darurat saat pandemi beberapa tahun lalu.
“Kalau harus kembali jauh-jauh seperti dulu saat pandemi COVID-19, saya kira hal tersebut terutamanya sangat kurang bijaksana,” tegas Rasiyo pada Selasa ( 31/3/2026 ).
Pertemuan Tatap Muka Harus Ditingkatkan
Terkait dengan langkah antisipatif di tengah krisis BBM, Dr. Rasiyo mendorong agar kebijakan strategis dikembangkan secara spesifik di masing-masing daerah sesuai dengan instruksi kementerian terkait.
Namun ia memberi catatan keras bahwa penyesuaian tersebut tidak boleh mengurangi hak interaksi akademik siswa.
Menurutnya, solusi dari krisis energi bukanlah dengan membatasi ruang belajar anak-anak.
“Makanya, kebijakan ini diserahkan untuk dikembangkan lebih lanjut di masing-masing daerah. Justru, pertemuan tatap muka harus lebih banyak, lebih ditingkatkan intensitas pertemuannya,” paparnya.
Lebih lanjut, Anggota fraksi Demokrat DPRD Jatim ini juga menyoroti pentingnya menjaga ritme belajar mengajar di sekolah. Ia memastikan bahwa krisis energi tidak boleh menjadi dalih untuk memangkas jam operasional sekolah atau jam belajar efektif.
Sistem pendidikan harus tetap memfasilitasi pertemuan tatap muka secara utuh demi menjaga fokus, kelinieran kurikulum, dan pemahaman materi para peserta didik.
“Artinya, pembelajaran harus dilangsungkan seperti biasa. Mulai dari jam pelajaran awal sampai jam pelajaran terakhir. Jadi, pembelajaran berjalan normal seperti biasa yang dilakukan setiap hari,” pungkasnya.( Rofik )
