SURABAYA – Mulai digelontornya bantuan untuk tenaga kerja sebagai dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp 600 ribu per bulannya dari pemerintah, dinilai bantuan tersebut tak merata. Alasannya, buruh tani dan nelayan juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19 sehingga perekonomian kelompok masyarakat tersebut juga terpuruk.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Sutjipto mengatakan pemerintah diharapkan membantu juga perekonomian dari nelayan dan buruh tani yang ada di Indonesia.
“ Selama ini mereka dilupakan sebagai yang terdampak Covid-19. Saya lihat program-program pemerintah selama pandemi ini tak adaa yang mengarah membantu mereka,”jelas pria asal Trenggalek ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (31/8).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan selama ini pemerintah lebih memperhatikan kelas pekerja atau buruh untuk selalu disuntik pendapatannya.” Lalu kenapa nelayan dan petani tak pernah disinggung untuk diberi bantuan,”sambungnya.
Dibeberkan oleh Noer Sutjipto, kondisi nelayan dan buruh tani saat pandemi Covid-19 juga mengalami keterpurukan di sektor ekonomi.” Mereka tak bisa melaut dan pergi ke sawah karena pandemi. Yang lainnya buruh atau pekerja pabrik masih bisa penghasilan. Kalau nelayan dan buruh tani kecil, tentunya saat ini sudah tak dapat penghasilan,”jelasnya.
Noer Sutjipto melihat tak ada keadilan yang ditampilkan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya ditengah pandemi Covid-19.
“ Kalau didasarkan nelayan dan buruh tani tak punya BPJS tenaga kerja, bisa saja pemerintah menggelontorkan bantuan buat petani melalui kartani (kartu tani) atau lewat asuransi nelayan. Saya mencontohkan di Jatim jumlah nelayan ada 260 ribu yang punya kartu nelayan, begitu juga buruh petani. Bantuan bisa disalurkan lewat sana sebagai pengganti BPJS tenaga kerja untuk penyaluran bantuannya,”tutupnya. ( rofik)
