SURABAYA- Ditengah pembahasan Raperda APBD Kota Surabaya Tahun 2021, Komisi B DPRD kota Surabaya masih menyoroti soal pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemkot Surabaya.
Pasalnya, pemulihan ekonomi penting untuk dapat bisa menggerakkan roda ekonomi rakyat yang mati suri sejak dihantam badai pandemi Covid-19.
Anggota Komisi B, Hamka Mudjiadi Salam, SH, MH mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama tahun 2020 alami penurunan cukup signifikan, karena sektor ekonomi riil mandeg akibat pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, kata Hamka, postur tubuh APBD Kota Surabaya Tahun 2021 dipastikan sedikit menurun sekitar 3-5% saja.
“Terpenting, bagaimana langkah Pemkot Surabaya untuk melakukan pemulihan ekonomi Surabaya di tahun depan.” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (25/11/20).
Ia menilai, Pemkot Surabaya sepertinya sudah melakukan berbagai langkah pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari beberapa hearing dengan dinas-dinas, terkait pencapaian dan target APBD di tahun 2021.
“Saya melihatnya Pemkot Surabaya cukup optimis bisa memulihkan ekonomi Surabaya. Jika Pemkot saja optimis ya kita di legislatif tentu mensupport ya dengan optimis juga.” terang Hamka.
Namun, ujar Hamka yang juga Ketua Fraksi PAN-PPP ini, dirinya mempertanyakan kepada kinerja Pemkot Surabaya soal PAD yaitu, dari evaluasi PAD selama tahun 2020, kontribusi pendapatan terbesar mengapa hanya disektor pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja.
“Sektor lainnya, seperti BUMD-BUMD dibawah Pemkot Surabaya mana hasilnya, tidak ada deviden yang berarti. Bahkan, PAD malah mensubsidi operasional BUMD, bukan sebaliknya BUMD membantu PAD, ini apakah tidak keliru.” tanya Hamka.
Dirinya mencontohkan BUMD seperti PD Pasar Surya, SKU, masak yang bisa menghasilkan deviden hanya BUMD PDAM saja.
Untuk itu, jelas Hamka, kami di Komisi B minta Pemkot Surabaya lebih mengoptimalkan kembali BUMD-BUMD agar lebih profitable, bahkan jika perlu malah bisa menambah PAD.
“Jika ada BUMD Kota Surabaya yang tidak menguntungkan lebih baik tutup saja, daripada membebani APBD Kota Surabaya.”ungkapnya. (pan)
