SURABAYA l bidik.news – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur memastikan tengah merampungkan rekomendasi strategis untuk diserahkan kepada eksekutif.

Rekomendasi tersebut digodok secara mendalam agar mampu menjadi arah kebijakan yang tepat bagi penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur.

Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, drAGUNG MULYONO, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi disusun berdasarkan kajian komprehensif dan pencermatan selama proses pembahasan berlangsung.

“Rekomendasi ini hasil kajian dan pencermatan kami selama proses perjalanan Pansus BUMD. Kita ingin hasilnya benar-benar matang,” ujar Agung.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menjelaskan, Pansus tidak hanya melihat kondisi BUMD di Jawa Timur, tetapi juga melakukan studi komparatif ke sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta hingga DI Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk mengambil praktik terbaik sekaligus menghindari kesalahan yang sama.

“Kita bandingkan dengan daerah lain. Mana yang bagus kita ambil, yang tidak bagus kita tinggalkan. Prinsipnya ATM, amati, tiru, modifikasi,” jelasnya.

Menurut dokter Agung, indikator penilaian yang digunakan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM), sistem pengelolaan, hingga kondisi keuangan masing-masing BUMD. Hal ini dilakukan untuk mengukur kinerja secara objektif.

“Ukurannya jelas, dari SDM, manajemen, sampai keuangan. Dari situ akan terlihat mana yang perform, mana yang tidak,” tegasnya.

Anggota DPRD Jatim Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo mengakui, pembahasan Pansus sempat terkendala waktu akibat momentum Ramadan dan Lebaran. Namun demikian, pihaknya tetap optimistis proses penyusunan rekomendasi berjalan sesuai jalur.

“Mudah-mudahan Mei bisa selesai sesuai jalur, sesuai jadwal. Kalau belum, akan kita lanjutkan. Yang penting on the track dan sesuai aturan,” katanya.

Lebih lanjut, Agung menyebut keberadaan BUMD di berbagai provinsi memiliki dinamika yang berbeda-beda. Ada yang mampu bertahan dan memberikan kontribusi positif, namun tidak sedikit pula yang mengalami kerugian.

“Semua provinsi punya BUMD. Ada yang survive, ada yang merugi. Itu nanti kita kaji dan tuangkan dalam rekomendasi,” ujarnya.

Ia memastikan, rekomendasi yang dihasilkan tidak disusun secara tergesa-gesa. Pansus ingin memastikan setiap poin benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kita godok betul supaya tidak salah arah. Ini harus jadi rekomendasi yang matang dan berkualitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur,ABDULLAH ABUBAKAR, menyebut proses pembahasan dan pendalaman terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih terus berlangsung dan belum sampai pada tahap finalisasi rekomendasi.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim itu menegaskan, hingga saat ini Pansus belum menetapkan target waktu pasti kapan hasil rekomendasi akan disampaikan secara resmi.

“Belum, kami masih melakukan pendalaman. Ini tidak bisa cepat karena harus dilihat secara menyeluruh, termasuk aspek manajerial,” ujarnya.

Menurut Abdullah, Pansus tidak hanya fokus pada persoalan finansial yang selama ini menjadi sorotan, tetapi juga mulai mengkaji lebih dalam sisi manajemen dan tata kelola BUMD di Jawa Timur.

Ia menjelaskan, langkah ini dilakukan dengan membandingkan kinerja BUMD di Jawa Timur dengan BUMD di provinsi lain yang dinilai lebih berkembang.

“Kami bandingkan dengan BUMD di daerah lain. Kenapa di sana bisa lebih baik, lebih berkembang, sementara di sini belum optimal. Itu yang sedang kami dalami,” katanya.

Dari hasil sementara, Abdullah mengungkapkan bahwa banyak BUMD di Jawa Timur masih memiliki kelemahan dalam pengelolaan, terutama dalam hal perencanaan bisnis dan eksekusi program.

“Kesimpulan awal, pengelolaannya masih banyak yang kurang bagus. Bahkan sangat banyak yang perlu dibenahi,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejumlah rencana yang disampaikan oleh BUMD kepada Pansus dinilai belum mencerminkan strategi yang matang, bahkan cenderung hanya menggambarkan kondisi yang sudah berjalan tanpa inovasi berarti.

“Yang disampaikan itu bukan rencana ke depan, tapi lebih ke apa yang sudah dijalankan. Padahal yang kita butuhkan adalah strategi bisnis yang jelas,” jelasnya.

Lebih lanjut, Abdullah menyoroti rendahnya kelincahan (agility) manajemen BUMD dalam merespons peluang bisnis. Menurutnya, banyak BUMD yang masih bekerja secara konvensional tanpa terobosan.

“Rata-rata kurang lincah, terkesan biasa saja. Hanya menjalankan rutinitas tanpa inovasi,” ungkapnya.

Ironisnya, ia menyebut sejumlah sumber daya manusia (SDM) yang pernah bekerja di BUMD Jawa Timur justru mampu berkembang ketika berkarier di luar daerah.

“Orang-orang yang keluar dari BUMD Jatim justru bisa berkembang di luar. Artinya ada yang perlu dibenahi dari sistem dan manajemennya,” katanya.

Ke depan, Pansus BUMD berkomitmen untuk merumuskan rekomendasi yang tidak hanya menyasar aspek keuangan, tetapi juga pembenahan manajerial secara menyeluruh.
Abdullah menegaskan, hal tersebut penting mengingat potensi ekonomi Jawa Timur yang besar dan membutuhkan pengelolaan BUMD yang inovatif serta adaptif terhadap perkembangan zaman.( Rofik )