SURABAYA – Sorotan atas kinerja Pemprov Jatim terkait LKPJ – Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban Gubernur Jawa Timur akhir Tahun 2020 terutama bidang investasi dan tenaga kerja, menarik banyak sorotan dari fraksi fraksi di DPRD Jatim terutama peningkatan investasi yang dinilai tidak berpengaruh pada pengurangan jumlah tenaga kerja.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Kuswanto menilai bahwa kinerja Pemerintah Jawa Timur sangat baik dalam menjaga iklim Investasi di Jawa Timur, sebab situasi ekonomi, sosial, politik dan keamanan menjadi syarat mutlak masuknya Investor di suatu daerah.
Sesuai data kata Kuswanto, disebutkan pada tahun 2020, Investasi PMA 22,6 Trilyun dan PMDN sebesar 55,7 Trilyun Total Investasi 78,3 Trilyun, menempatkan Provinsi Jawa Timur Peringkat ke 3 dengan pertumbuhan tertinggi 33,8 % dibanding Tahun 2019. Sedang kan pertumbuhan Investasi secara Nasional hanya 2,1 %
Sedang negara asal para Investor secara berturut-turut, yaitu Singapura 9,8 Trilyun (43,2 %) Jepang 4,6 Trilyun (20,4 %) Korea Selatan 2,2 Trilyun (2,2 %) RRT, Hongkong 1,7 Trilyun (7,5 %) dan Amerika Serikat 1,1 Trilyun (5,0 %) serta Negara-negara lain 3,3 Trilyun.
“Ini agar masyarakat perlu paham negara mana saja yang berinvestor dan sekaligus agar bisa dipahami bahwa Jatim ini investasi luar negri bagus. Sekedar diketahui Investasi dari PMDN Jawa Timur tertinggi, yaitu sebesar 55.7 Trilyun. Diikuti Jawa Barat 51.4 Trilyun dan DKI Jakarta 43 Trilyun,” kata Kuswanto, Jum’at (16/4 )
Pencapaian yang tinggi ini, kata politisi yang juga Ketua Komisi D DPRD Jatim ini karena kemampuan Gubernur Khofifah dan wakil Gubernur Emil Dardak meyakinkan dan memberikan jaminan sehingga Investasi deras mengalir di Jawa Timur. “Ini tidak lepas dari kemampuan kerja yang luar biasa dari Bu Khofifah dan Pak Emil ditengah pandemi masih bisa memberi garansi bahwa Jatim ini layak investasi,” ucapnya.
Kuswanto mengakui dari data perkembangan Investasi di Jawa Timur, memang belum bisa menekan jumlah pengangguran , namun ini karena banyak faktor yang tidak bisa dihindari Jatim, “Hal ini disebabkan adanya krisis ekonomi secara Global dan hadirnya Pandemi Covid 19, sehingga terbukanya kesempatan kerja dari para investor atau pengusaha baru diikuti munculnya pengangguran baru, di Jawa Timur,” tambahnya.
Politisi senior ini mencontohkan, sektor lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah industri pengolahan 2,06%, perdagangan 5,74 %, konstruksi 3,28 %, transportasi dan pergudangan 11,16 %.
“Dengan data ini kita bisa melihat kalau situasi ini, jika tidak diikuti dengan tingginya Investasi di Jawa Timur, dapat dipastikan Kemiskinan dan pengangguran akan jauh lebih meningkat. Maka dengan masih tingginya investasi di Jatim terutama pasca Pandemi perlahan persoalan pengangguran akan tertangani,” ungkapnya.
Kuswanto yang juga anggota dalam Panitia Khusus Pansus LKPJ , terkait Investasi sangat berharap kepada Gubernur dan Wakil Gubernur agar PMA yang masuk harus mensejahterakan Rakyat lokal, “Khususnya apabila mengenai industri pemanfaatan SDM mengutamakan WNI dari daerah sekitar lokasi kegiatan usaha sebagai amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal,” pungkasnya.
