SURABAYA — Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, berbagai kesiapan dilakukan untuk menjaga stok bahan pokok (Bapok) kebutuhan masyarakat. Untuk itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjamin stok bahan pokok kebutuhan masyarakat Jatim aman.
“Kepada semua masyarakat Jatim, kita jamin jelang Natal dan Tahun Baru, stok beras kita aman, stok daging kita sangat aman. Termasuk di dalamnya daging ayam, telur dan gula pun sangat aman,” ujar Khofifah saat membuka High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim di Kantor Perwakilan BI Jatim, Kamis (12/12/2019).
Dicontohkan, Jatim surplus 2,7 juta ton untuk komoditas beras, surplus 5,3 juta ton untuk komoditas jagung. Begitu juga stok daging juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jatim. Karena stok bahan pokok aman, Khofifah pun minta agar tidak ada yang menimbun bahan pokok.
Tak hanya aman dalam stok bahan pokok, Gubernur juga menjamin stok daya listrik dan BBM aman di Jatim. Untuk menjaga stok daya listrik, terdapat sebanyak 157 tujuan mobil PLN yang akan mobile memberikan layanan kelistirikan seperti permasalahan gardu listrik akibat angin puting beliung dan sebagainya
“Jika misalnya kita tidak berharap ada gardu yang bermasalah karena hujan atau kena angin, maka ada mobil yang siap mobile,” katanya.
Terkait stok BBM, lanjutnya, dari pihak Pertamina memastikan, stoknya cukup aman. Bahkan kemungkinan ada peningkatan 7%..
“Karena sangat mungkin wilayah barat menyeberang ke Bali tentu melewati Jatim. Karena itu stok BBM harus dipastikan aman,” tuturnya.
Terkait pelarangan truk tertentu memasuki jalan nasional jelang Nataru, Khofifah yakin Menteri Perhubungan akan memberikan pengecualian atau eksepsi bagi truk yang mengangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ekspor impor.
“Ada pengecualian truk yang mengangkut beras, ternak yang terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap diperkenankan masuk di jalan nasional. Termasuk ekspor impor kalau ada komoditas tertentu yang sudah waktu ekspor, atau saat tertentu kita harus impor. Itu juga diberikan eksepsi,” katanya.
Khofifah juga menegaskan, Jatim siap menjadi partner strategis bagi provinsi-provinsi yang berada dalam Kawasan Indonesia Timur. Khususnya untuk menjaga stabilitas logistik bapok serta mengendalikan inflasinya.
Kesiapan itu dipertegas dengan keberhasilan Jatim mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data Kantor BI Jatim per November 2019, inflasi Jatim mencapai 2,20% year on the year (yoy) yang merupakan terendah se Jawa.
“Melihat potensi yang bisa dikembangkan untuk membangun jejaring di luar Jatim. Best practice ini seyogyanya ditularkan kepada provinsi lain,” katanya.
Sementara, Kepala BI Jatim, Difi Ahmad Johansyah mengapresiasi TPID Jatim berhasil mengawal inflasi mencapai 2,20% year on year (yoy) pada November 2019. “Ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah inflasi Jatim berada di bawah 3% dan terendah se-Jawa,” jelasnya. BI masih memperkirakan inflasi Jatim hingga Desember 2019 mencapai 2,5-2,6% (yoy).
Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat, Dr. Iskandar Simorangkir, SE, MA mengatakan, bisa menurunkan inflasi di daerah, artinya kepala daerah tersebut berhasil mensejahterakan masyarakat.
“Pengendalian inflasi sangat berkaitan erat dengan usaha penanggulangan kemiskinan, khususnya pengendalian inflasi bahan makanan. Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan. Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 73,66%,” katanya sambil menjelaskan Inflasi Nasional hingga November 2019 mencapai 3% (yoy), sedangkan akumulasinya 2,37%.
Jika suatu daerah berhasil menurunkan inflasi, lanjutnya, maka daerah tersebut mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat.
Iskandar memaparkan, kondisi Jatim, secara umum realisasi jelang Nataru di kota-kota di Provinsi Jatim di atas realisasi nasional, kecuali Kediri. Kondisi ini juga terjadi pada realisasi inflasi November 2019. “Ada pola menarik di hampir seluruh kota di Jatim ada penurunan inflasi,” pungkasnya.
