SURABAYA | bidik.news – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur membantah terkait mangkirnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi atas panggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pengelolaan Hibah Legislatif (DPRD Jatim) dan Hibah Pemprov Jatim.
MAKI Jatim meluruskan dan memberi pernyataan sikap yang tegas dan terukur. Pasalnya, Khofifah dituduh mangkir dari pemangilan KPK pada (21/6) sebagai saksi. Faktanya, tidak bisa hadir karena menghadiri wisuda putra ke-2 di University Peking Of China. Permohonan penundaan pada (18/6).
Ketua MAKI Jatim, Heru Satrio menjelaskan, adanya munculnya beragam isu dan opini serta framing negatif. Dimana cenderung terkesan menyudutkan Pemprov Jatim dan upaya massive untuk melakukan assasination character kepada Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim.
“Itu tidak benar, jika Gubernur Jatim mangkir dari panggilan KPK. Beliau sebagai saksi, dan sudah memohon penundaan panggilan. Finalnya, beliau nanti akan menyebutkan empat orang sebagai dalang dalam kasus ini. Dengan form tanda tangan dari penerima hibah yaitu tanda tangan resmi berdasarkan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban mutlak dari penerima hibah,” tuturnya saat konferensi pers, Kamis (3/7/2025).
Terkait viralnya beragam pemberitaan miring yang mencatut nama Gubernur Jatim. Kuasa Hukum MAKI Jatim, Ronald Cristoper menjelaskan, menyikapi pemberitaan yang viral, framing negatif yang ditujukan kepada Gubernur Jatim. Dimana seolah-olah muncul narasi bahwa sengaja mangkir dari pemanggilan KPK, baik di Instagram maupun di TikTok.
“Kami sedang mendalami mana poin-poin yang menjerat, baik pelaku pesuruh yang mengarah kepada UU ITE. Dalam Pasal 28 ayat 2 sudah dijelaskan, kami akan mengkaji seberapa dalam unsur dugaan viralnya, isu dan opini terkait pemberitaan yang viral di medsos, yang mengarah kepada UU ITE. Kami memohon waktu, dan MAKI dengan tegas harus melakukan pelaporan ke kepolisian,” jelasnya.
Pasal 28 (2) berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain. Sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
Untuk diketahui, sebelumnya, pada Kamis (26/6) Budi Prasetyo, jubir KPK menjelaskan, “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi atas dugaan TPK terkait pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jatim tahun anggaran 2021-2022,” tuturnya.
Budi juga menegaskan, semua saksi dilakukan pemanggilan untuk proses pemeriksaan yang dilakukan di Kantor BPKP Jatim atas nama ketiganya adalah ABM (Swasta), FA (Swasta) dan MH (Anggota DPRD Jatim).
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022.
Sebelumnya terkait perihal penetapan tersangka, itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
“Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik, terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah. Untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 hingga 2022,” kata jubir KPK, Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta (12/7/2024) lalu.
Total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Ke-21 tersangka itu terdiri atas 4 tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.
Disebutkan dalam sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi. 4 tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.
Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak divonis 9 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Selasa (29/9/2023) lalu.
Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Sahat Simanjuntak, dinyatakan bersalah menerima suap terkait dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. Saat itu, dijatuhkan pidana kepada terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita (dalam fakta sidang).
Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya menuntut Sahat Simanjuntak 12 tahun penjara, pada sidang 8 September 2023. Selain hukuman penjara, politisi Partai Golkar tersebut juga dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.
