SURABAYA l bidik.news – Ketua Kesehatan Indonesia Raya ( KESIRA ) Jawa Timur dr.Benjamin Kristianto ,M.Kes menyayangkan kebijakan Menteri Kesehatan yang melenceng dengan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto . dr.Benjamin yang juga anggota DPRD Jatim dari fraksi Gerindra menyoroti dengan kebijakan Menkes yang sebenarnya di luar kebijakan Presiden Parbowo. Karena menurutnya kebijakan yang sudah berlaku selama ini sudah bagus. Terbukti dengan tingkat penurunan kematian ibu melahirkan yang sangat signifikan.
“Bayi wajib ikut imunisasi, perbaiki gizinya, dan kita kasih pemberian makanan tambahan. Jadi seharusnya yang difokuskan Preventif bukan yang difokuskan adalah untuk pengobatan-pengobatan. ” kata dr Benjamin Kristianto , M.Kes pada Kamis (22/5/2025).
Apalagi kebijakan Menkes bahwa dokter umum nanti bisa ambil tindakan untuk operasi Caesar. Kan sangat aneh sekali, bagaimana nasib ibu-ibu kita. Kita hanya mau menurunkan angka kematian ibu dan anak. Kalau operasi Caesar dilakukan oleh dokter umum saja, dan berdampak pada ibunya maupun anaknya, berarti angka kematian akan tinggi.
“Kami mohon kepada Menteri Kesehatan, mungkin berkoordinasi dengan tenaga-tenaga ahli yang profesor. Saya dengar juga kemarin ada demo daripada guru besar, profesor dan jajaran dari UI. Menkes sebagai seorang teknokrat berlatar belakang medis, coba berkoordinasi lah sama teman-teman medis untuk dalam membuat suatu kebijakan itu. Kebijakan yang lalu-lalu sudah baik, karena angka kematian sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, tolong itu dipertahankan, jangan dibuat lebih menjadi masalah. ” tegas pemilik RS. Sheila Medika .
Pihak DPRD Jatim juga menanyakan alasannya apa , Menteri Kesehatan terkait masalah ini?
” Kami tidak ngerti latar belakang apa makanya tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kan angka kesehatan kematian itu sudah turun , kita tinggal mendukung programnya Pak Prabowo. Beliau itu kan menekankan untuk memperbaiki stunting, beliau juga membuat program MCU untuk mendapatkan kesehatan yang tadi dalam rangka preventive promoting. Menteri Kesehatan ini harus memahami apa yang menjadi program utama dari Bapak Presiden sehingga beliau menterjemahkan program-program itu menjadi suatu program yang aplikator,” tandas dr.Ben.
” Termasuk yang tadi saya bilang, dibentuk koligium-koligium dan banyak segala macam yang ternyata dari hasil BPK tadi banyak uangnya miliar. Nah, kecuali bikin koligiumnya gratis atau apa, dan tidak urgen. Pembentukan koligium-koligium itu tidak urgen, apalagi menghabiskan uang negara cukup banyak. Oleh karena itu fokuslah Kementerian Kesehatan, pada program Presiden. Itu saja, jangan lari dari realnya. ” tambahnya.
Sekedar di ketahui kebijakan Menkes yang menyatakan bahwa dokter umum bisa melakukan tindakan Caesar memantik reaksi beberapa guru besar dari dokter-dokter di UI dan sebenarnya bukan kebijakan Presiden. Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa dokter umum boleh melakukan tindakan bedah Caesar, ada pelatihan khusus.
” Nah itulah sebabnya yang tadi saya sampaikan, kalau itu dilakukan, sekarang ini yang sudah angka kematian ibu dan anak bagus, bisa turun, jangan-jangan nanti kalau dokter umum yang lakukan, apalagi di puskesmas yang tidak ada kamar operasi dan segala macam, dampaknya menimbulkan lagi angka kematian yang tinggi. ” Tandasnya. ( Rofik )
