SURABAYA | bidik.news – Java Regional Economics Forum (JREF) 2025, merupakan perhelatan kedua, dengan salah satu rangkaian kegiatan adalah Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa bertema “Penguatan lnvestasi Sektor Manufaktur dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan di Wilayah Jawa”, Selasa (4/11/2025) di Surabaya.
Kegiatan ini agenda rutin tahunan Bank Indonesia (BI) dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi kebijakan mendorong percepatan realisasi investasi wilayah Jawa di sektor manufaktur. Rakor tahun ini dihadiri oleh Kemenko perekonomian, Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenperin, Kementerian PU serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kepala BI Jatim, Ibrahim menekankan pentingnya penguatan ekosistem investasi yang kondusif bagi sektor manufaktur, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan industri berkelanjutan. Adapun wilayah Jawa memegang peranan sentral dalam struktur ekonomi nasional dan penguatan investasi di daerah menjadi kunci mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, upaya akselerasi investasi ke depan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan terutama dari aspek infrastruktur, regulasi, dan pembiayaan.
“Terdapat 3 area key strategies untuk memitigasi hal itu melalui optimalisasi konektivitas dan link and match ketenagakerjaan antara dunia kerja & vokasi. Dukungan insentif khusus dan perbaikan sistem perizinan. Serta perluasan akses pembiayaan dan sinergi promosi investasi terintegrasi se-Jawa,” kata Ibrahim.
Asisten Deputi Pengembangan lndustri Logam, Mesin, Alat transportasi dan Aneka, dari Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman menambahkan, sejalan dengan momentum kinerja perekonomian yang tumbuh tinggi, pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, serta penguatan peran Kawasan Ekonomi.
“Kami menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan industri dan ketenagakerjaan agar pertumbuhan investasi dapat sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas dan merata di seluruh wilayah Jawa,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam dan lndustri Manufaktur, Kementerian lnvestasi dan Hilirisasi, Ratih Purbasari Kania mengungkapkan, capaian realisasi investasi di wilayah Jawa hingga kuartal Ill/2025 mencapai Rp692,5 triliun dari atau 48% dari nasional. Capaian itu menegaskan bahwa Jawa masih menjadi magnet utama investasi di Indonesia, terutama pada sektor manufaktur pengolahan logam, makanan-minuman, serta kimia dasar.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat perencanaan dan fasilitasi proyek strategis agar investasi yang masuk dapat lebih berkualitas dan berdaya saing global,” ucap Ratih.
Dalam pembahasan lanjutan, setiap Provinsi di wilayah Jawa juga menyampaikan perkembangan, tantangan dan peluang dalam upaya penguatan investasi di setiap daerah. Selain itu, masing-masing provinsi juga menyampaikan berbagai usulan dan masukan perbaikan masalah investasi ke tingkat pusat. Hal ini disusul dengan berbagai tanggapan dari KIL tekait seperti Kemenperin, Kernen PU, Bappenas, dan OJK untuk menyampaikan strategi dan upaya debottlenecking sejumlah permasalahan investasi yang dihadapi berdasarkan aspek infrastruktur, regulasi, dan pembiayaan.
Rakor telah menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung kawasan ekonomi.
2. Meningkatkan kualitas SDM industri melalui pelatihan dan sertifikasi.
3. Memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kemudahan berusaha dan optimalisasi sistem pendukung.
4. Memperluas akses pembiayaan produktif dengan bunga kompetitif disertai fleksibilitas agunan/collateral.
5. Serta mendorong perluasan promosI investasi terintegrasi disertai monitoring secara berkala bersama Pemerintah Daerah.
Sinergi lintas lembaga diharapkan mampu memperkuat investasi sektor manufaktur di wilayah Jawa sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya penguatan investasi ini menjadi bagian dari strategi besar guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih akseleratif, inklusif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI dan mitra strategis lainnya.
