JAKARTA | BIDIK – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir dalam materinya menjelaskan, inflasi yang rendah terjadi dl sejumlah daerah, terutama di Sumatera dan Jawa.
“Secara agregat, lnflasl dl kedua wilayah tersebut masing-masing tercatat sebesar 0.23% dan 0 02%. Inflasi di Jawa disebabkan peningkatan harga cabai merah dan beras. Sementara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 0,30%,” katanya dihadapan ratusan wartawan ekonomi saat mengikuti ‘Pelatihan Wartawan Daerah BI 2017’ di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (20/11/2017).
Inflasi, lanjut Iskandar, perlu dikendalikan. Hal itu merupakan prasyarat untuk mewujudkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta menekan terjadinya kesenjangan pendapatan yang malebar.
“Inflasi yang tlnggi akan menghambat investasi, bahkan berpengaruh terhadap produktif. Dan salah satu upayanya adalah mendorong keinginan masyarakat untuk menabung sebagai bentuk investasi jangka pendek,” ujarnya.
Ditambahkannya, inflasi juga membawa dampak buruk terhadap kemiskinan. “Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga. Khususnya untuk harga kelompok makanan, yang secara naslonal memberikan kontribusi cukup signifikan. Di mana komponen makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 73,19%. Apabila terjadi kenaikan harga beras sebesar 10%, maka orang mlskln baru akan benambah 1,2 juta orang,” tuturnya.
Sementara ditempat yang sama, pengamat ekonomi Lana Soelistyoningsih menambahkan, sasaran akhir moneter yang dilakukan oleh BI adalah mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran
“Pencapaian keempat sasaran akhir tersebut mengandung kontrakdiksi, misalnya sasaran untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja berdampak negatif terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran,” katanya.
Sedangkan Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Yoga Affandi menambahkan tentang kebijakan BI yang meliputi Kebijakan Moneter, yakni untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah dengan memperhatikan dampaknya ke pertumbuhan.
“Selanjutnya, kebijakan nilai tukar dan pengelolaan lalu lintas devisa dan stabilitas nilai tukar untuk mencapai kestabilan rupiah dan memitigasi shock eksternal. Diikuti kebijakan makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi yang optimal,” ujar yoga.
memitigasi risiko sistemik dan procyc/icality untuk mendorong kestabilan SSK dan berkontribusi pada pertumbuhan serta kebijakan sistem pembayaran pengaturan dan pengawasan untuk mendorong sistem pembayaran yang efisien dan mendukung kestabilan sistem keuangan. (hari)
