SURABAYA bidik.news – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan sejumlah arahan strategis dalam agenda Retret Partai Demokrat Jawa Timur.
Kehadiran Sekjen Herman Khaeron mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berhalangan hadir karena menghadiri Harlah Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta.
Dalam keterangannya, Herman menyebutkan bahwa retret ini merupakan gagasan langsung dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat , Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang bertujuan untuk mempertajam langkah strategis Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Adapun dalam retret ini fokus pada pemenangan dan Penguatan Internal .
Herman menegaskan bahwa Partai Demokrat memiliki target besar untuk kembali berjaya pada Pemilu 2029. Ia menyoroti pentingnya peran partai sebagai solusi nyata bagi rakyat.
“Demokrat harus menjadi lokomotif di dalam mencarikan solusi bagi problematika masyarakat. Semakin banyak kursi yang kita dapatkan, semakin kuat peran dan fungsi Partai Demokrat untuk rakyat,” ujar Herman pada Sabtu ( 31/1/2026).
Selain itu, retret ini juga membahas peta jalan (roadmap) yang telah disusun oleh Ketua DPD Demokrat Jatim, Emil Dardak. Salah satu strategi utama yang ditekankan adalah penguatan struktur partai hingga ke akar rumput.
Herman
menyatakan akan ada pendelegasian wewenang penuh kepada Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) di tingkat kecamatan.
“Selama ini DPAC seringkali hanya menjadi objek struktural. Ke depan, kami akan memberikan kewenangan penuh agar pergerakan struktural lebih masif, bahkan menjangkau hingga tingkat ranting dan anak ranting,” jelasnya.
Menanggapi isu mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada)—apakah akan tetap langsung atau dikembalikan ke DPRD , Herman menegaskan posisi Partai Demokrat yang akan tegak lurus dengan keputusan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menyerahkan mekanisme tata cara Pilkada kepada Undang-Undang, tanpa menyebut secara spesifik apakah harus langsung atau melalui DPRD. Mengingat inisiatif Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada biasanya berasal dari pemerintah, Demokrat memastikan akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Demokrat sebagai partai pendukung dan pengusung kepemimpinan Pak Prabowo di pemerintahan tentu harus sejalan.
Kami pastikan Demokrat akan sebaris dan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu adalah komitmen kami,” tegas Herman.
Kendati demikian, Herman menambahkan bahwa Partai Demokrat tetap menyarankan agar penyusunan Undang-Undang tersebut melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
“Kita tunggu saja hasilnya dan bagaimana pembahasannya nanti. Yang pasti, sosialisasi secara bermakna harus dilakukan,” pungkasnya.( Rofik )
