SURABAYA – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur akhirnya bisa merasa lega karena pondok pesantren di wilayah Jawa Timur yang diperjuangkan selama ini untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa terwujud. Pasalnya, Pemprov Jatim telah menyepakati dan menyiapkan anggaran untuk membantu pondok pesantren dalam menyediakan fasilitas kesehatan pencegahan penyebaran covid-19 di pondok pesantren.
Seiring dengan rencana penerapan new normal di wilayah Jawa Timur, termasuk mengembalikan aktivitas belajar mengajar di pesantren. PKB Jawa Timur sudah getol memperjaungkan agar pondok pesantren mendapatkan jaminan kesehatan berupa fasilitas kesehatan. Perjuangan tersebut dilakukan karena tidak ingin adanya klaster baru penyebaran covid-19 di Jawa Timur, seperti yang terjadi di Inggris dan Korea Selatan setelah dibukanya sekolah. Di dua Negara tersebut muncul claster baru setelah anak-anak kembali sekolah selama 10 hari dan pada akhirnya ditutup kembali.
Hal tersebut tentu sangat tidak diinginkan, terlebih lagi terjadi di lingkungan pondok pesantren. Oleh karenanya Fraksi PKB mengawal kebijakan anggaran perbantuan untuk pondok pesantren. “Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh FPKB adalah memperjuangkan dan mengawal kebijakan anggaran untuk memback up ponpes memasuki pembelajaran, anggaran tersebut untuk fasilitas kesehatan dan jaminan bagi santri bisa bebas dari covid-19,” ungkap anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Anik Maslachah, Kamis ( 4/6).
Perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu mengakatan bahwa pihaknya selama ini terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Jawa Timur guna memastikan bahwa pesantren sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyebaran covid-19 agar diperhatikan. Kerja koordinasi tersebut kata Anik akhirnya membuahkan hasil karena adanya intervensi anggaran pencegahan covid-19.
Suporting yang diberikan Pemprov Jawa Timur untuk pesantren diantaranya adalah APD di setiap Pusat Kesehatan Pondok Pesantren (Poskestren), menyiapkan vitamin C, menyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, masker dan sprayer disinfektan. Tidak hanya itu, Pemprov juga berencana untuk membatu sembako untuk para ustad dan ustadzah yang bermukim.
Selain itu, kata Anik, hal lain yang tidak kalah penting yang juga harus dilakukan pemerintah adalah yang pertama memberikan edukasi protokol pesehatan kepada pengelola ponpes. Edukasi penting dalam memberikan kesadaran dan pola hidup sehat baru di lingkungan pesantren. Kedua yaitu melakukan PCR test gratis. “Ini bisa dilakukan dengan dua model, bisa sebelum anak masuk ponpes atau sudah ada dalam ponpes. Kalau memang setelah anak di ponpes, maka ponpes harus menyediakan ruang isolasi, bagi yang hasilnya reaktif sambil menunggu swab,” imbuhnya.
Lingkungan pendidikan pensantren merupakan lingkungan pendidikan yang tidak sama dengan lingkungan pendidikan pada umumnya, yaitu hidup komunal. Maka diperlukan bantuan deri pemerintah sarpras berupa ruang tidur santri, ruang belajar santri dan juga termasuk MCK yang sesuai dengan stadart kesehatan. “Fasilitas yang sesuai standart dan pemenuhan kebutuhan gizi, vitamin dari para santri. Saya yakin, penyebaran covid-19 tidak akan terjadi di pesantren,” sambungnya.
Semua itu kata Anik, perlu koorninasi lanjutan karena harus melibatkan kabupaten/kota setempat.“Kerja sama, koordinasi pemprov dan pemkab/pemkot yang dikawal oleh Fraksi PKB daerah setempat mempermudah kerja-kerja penangan covid-19,” pungkasnya.
