SURABAYA – Terkait Kenaikan iuran BPJS kesehatan yang di keluhkan masyarakat membuat wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim ini merasa prihatin dan bertekat mengupayakan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur untuk menganggarkan supaya masyarakat khususnya yang ada di Surabaya tidak terlalu terbebani.

Hartoyo Anggota DPRD Jawa Timur menyampaikan dengan kenaikan iuran BPJS kesehatan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 ini sungguh memberatkan masyarakat surabaya, karena itu dirinya akan upayakan supaya pemerintah menyiapkan anggaran bantuan iuran BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu.

” Meskipun kenaikan BPJS Kesehatan merupakan kebijakan pemerintah pusat namun pemerintah provinsi tidak serta merta membiarkan masyarakat jawa timur menjadi terbebani. Pihak Komisi E DPRD Jatim akan memberikan solusi dengan menganggarkan dana – dana seperti Jamkesda ( Jaminan Kesehatan Daerah) yang dulu pernah ada, ” terang Hartoyo, Rabu ( 11/3).

Selain persoalan kenaikan BPJS Kesehatan, Politisi asal Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa terkait dengan honor tenaga guru yang masuk dalam GTT dan PTT juga sangat memprihatinkan, karena dari hasil Kunjugan kerja Komisi E DPRD Jatim masih banyak gaji para GTT dan PTT di lingkup Pendidikan sangatlah minim bahkan tak manusiawi dengan menerima gaji rp 300 ribu / perbulan dan ini sangat – sangat memprihatinkan.

” Guru – guru harus di perhatikan kesejahteraanya karena tugas guru sangat mulia. Mereka bekerja dengan ihklas dan penuh pengabdian dalam mengamalkan ilmu pengetahuan kepada anak anak kita.maka kesejahteraan guru harus di utamakan, ” Terang Mantan Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.

Ditambahkkan Hartoyo bahwa pada saat dirinya menjabat ketua komisi E DPRD Jatim, pihaknya sudah memperjuangkan gaji guru GTT dan PTT dengan menambah honornya sebesar rp 750 ribu/ bulan dan saya berharap tahun depan gaji para GTT/ PTT di lingkungan pendidikan bisa di tambah lagi.

Sementara itu, masih terang Hartoyo, permasalahan sistem zonasi yang masih di keluhkan para wali murid dirinya menghimbau supaya para orang tua dan siswa tidak perlu gusar karena komisi E Sudah memperjuangkan agar ada sistem kuota bagi penerimaan pendaftaran murid di sekolah faforit yang menjadi jujukan para siswa dan orang tuanya.

” Saya sampaikan bahwa sistem Zonasi pada penerimaan pendaftaran di sekolah negeri sudah bukan menjadi patokan,karena itu sangat mengecewakan siswa. Nanti ada sistem kuota yang terbagi seperti lewat jalur prestasi, Mitra warga, tes ulang dan sisanya baru zonasi, ” terang nya.

” Ujian Nasional ( Unas) yang akan di laksanakan bulan depan diharapkan tidak ada lagi dilaksanakan secara serentak. Tidak ada lagi Unas gelombang 1 dan gelombang 2 yang menyebabkan siswa stres. Pokoknya saya minta Unas bulan depan harus dilaksanakan secara serentak, ” Pungkas Politisi arek Surabaya ini.