SURABAYA|BIDIK NEWS – Akhir-akhir ini, publik dihebohkan dengan kabar dinaikkannya tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tak tanggung-tanggung, rencananya tarif BPJS Kesehatan akan dinaikkan sebesar 100% per Januari 2020 mendatang. Hal itu menimbulkan protes dari berbagai pihak.
M. Khoerul Mubin, SE., M.Sc., menilai, BPJS Kesehatan tengah mengalami defisit. Hal tersebut sangat bisa dipahami karena dalam tanda kutip ada moral hazard di sana.
“Jadi ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari asuransi BPJS Kesehatan tersebut,” ungkap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unair, Selasa (10/9/2019).
Menurutnya, banyak sekali moral hazard yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada sebuah keluarga yang saat masa kehamilan, sang ibu tidak mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan. Mereka baru mendaftar ke BPJS Kesehatan saat bulan ke-8 kehamilan.
“Setelah itu langsung bulan ke sembilannya operasi sesar. Biayanya kan anggap saja 10 juta, sementara dia baru bayar iuran cuma dua bulan,” tuturnya.
Mubin, sapaan akrabnya, menambahkan, memang ada fenomena di mana masyarakat cenderung memudahkan sesuatu karena ada BPJS Kesehatan. Setiap ada keluhan sedikit langsung pergi ke dokter, ke klinik, atau ke RS. Hal ini tentu akan menjadi beban yang besar bagi keuangan BPJS Kesehatan.
Untuk menutupi pengeluaran BPJS Kesehatan yang besar tersebut, lanjutnya, opsinya hanya ada 2. Yaitu penerimaan BPJS Kesehatan harus lebih ditingkatkan atau pemerintah menyuntikkan dana ke BPJS Kesehatan.
“Kalo kita berbicara pengelolaan perusahaan yang profesional, suntikan pemerintah ini hanya untuk situasi-situasi yang mendesak. Jangan terus menerus setiap tahun mengharapkan suntikan dana dari pemerintah,” tegasnya.
BPJS Kesehatan merupakan amanah Undang-Undang yang harus terus ada dan tidak boleh bangkrut. Apabila terus menerus mengharapkan suntikan dana dari pemerintah tentu akan membebani keuangan pemerintah.
“Lalu pemerintah dapat dana dari mana? Sementara kan untuk penerimaan pajak tidak mudah untuk ditingkatkan, sehingga cara yang dapat ditempuh ialah dengan menaikkan tarif,” lanjutnya.
Keputusan menaikkan tarif BPJS Kesehatan mungkin akan menjadi beban bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Namun dengan adanya kenaikan tarif diharapkan BPJS Kesehatan bisa menjadi lebih insentif dan bisa tetap berkelanjutan.
“Untuk masalah tarif, tarifnya pasti sudah diperhitungkan dengan kemampuan masyarakat. Yang pasti, tarif yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan itu haruslah bisa menopang agar BPJS Kesehatan ini bisa tetap sustain,” pungkasnya. (hari)
