SURABAYA l bidik.news– Efisiensi anggaran menyasar di semua sektor. Terbaru, muncul kembali wacana pilgub dan pilkada untuk dilakukan pemilihan di DPRD bukan secara langsung seperti selama ini digelar. Alasannya juga yaitu untuk penghematan anggaran.
“Saya setuju dan mendukung penuh untuk pilgub dan pilkada digelar di DPRD,” ujar anggota komisi A DPRD Jawa Timur Sumarjono pada Kamis ( 15 /5/ 2025).
Politisi Gerindra ini lalu menjelaskan salah satu faktornya yaitu untuk efisien anggaran di masing-masing daerah.” Pilgub Jawa Timur 2024 kemarin telan anggaran Rp 845 Milyar sehingga sangat mahal sekali. Lebih baik digelar di DPRD untuk efisiensi anggaran,” tuturnya.
Tentunya, sambung pria asal Dapil Pasuruan – Probolinggo ini, jika digelar di DPRD, tak mengurangi marwah akan makna dari demokrasi.” Tentunya ada mekanisme yang perlu diatur sehingga benar-benar menerapkan demokrasi. Sekali lagi ini demi sebuah efisiensi anggaran,” jelasnya.
Diakui olehnya, jika pilkada digelar di DPRD, tentunya mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan membuka peluang lebih besar bagi praktik politik transaksional, namun, hal itu bisa ditepis jika dibuat aturan atau mekanisme yang menjunjung nilai-nilai demokrasi itu sendiri .
“Kalau pilkada di DPRD tentunya akan ada efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Ini yang utama,” jelasnya.
Wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD kembali mencuat dan memicu perdebatan di berbagai kalangan. Wacana ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar yang kemudian disambut oleh Presiden RI, Prabowo. Usulan ini didasarkan pada sejumlah alasan, seperti efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. ( Rofik )
