BANYUWANGI|BIDIK, Dua Proyek Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas yaitu Puskesmas Sobo, Kecamatan Banyuwangi, dan Puskesmas Sempu Kecamatan Sempu, terancam molor dari waktu yang ditentukan.

Pasalnya, proyek dengan anggaran APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2017, untuk Puskesmas Sobo sebesar 1,1 milyar dan dan Puskesmas Sempu sebesar 1,2 milyar itu dikerjakan oleh satu rekanan yang sama yaitu CV. Usba Jaya.

Dalam pelaksanaannya, CV. Usba Jaya yang beralamat di Dusun Krajan, RT. 01 / RW.05 Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat itu, hingga kini belum mencapai progres yang ditentukan. Hal itu, lantaran pihak rekanan diduga tidak mempunyai cukup dana untuk mengerjakan kedua proyek tersebut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi selaku satker terkait, akhirnya mengambil langkah tegas dengan memutus kontrak dan juga mengenakan black list (daftar hitam) kepada CV. Usba Jaya.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Widji Lestariono, melalui Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Suko membenarkan akan hal tersebut, bahwa pihak rekanan yaitu CV. Usba Jaya selaku pemenang proyek Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Sobo dan Puskesmas Sempu, tidak mampu melaksanakan tugasnya karena diduga kesulitan dana.

Menurutnya, sebelum memutus kontrak, pihaknya telah mengirimkam surat teguran sebanyak tiga kali, karena tidak ada perkembangan, akhirnya dengan terpaksa pihaknya memutus kontrak dan juga mengenakan blacklist kepada CV. Usba Jaya per tanggal 25 Oktober 2017.

Meskipun telah diputus kontrak, lanjut Suko, pihaknya tetap akan membayar sesuai pekerjaan yang telah dilaksanakan.

“Setelah kita opname, untuk Puskesmas Sobo kita akan bayar lima persen dari nilai kontrak, sedangkan Puskesmas Sempu hanya tiga persen dari nilai kontrak,” ucap Suko.

Untuk selanjutnya, kata Suko, pihaknya akan mengembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Banyuwangi selaku panitia lelang, guna menentukan siapa yang berhak melanjutkan kedua proyek Puskesmas tersebut.

“Kita kembalikan ke ULP, nanti ULP yang menunjuk langsung siapa rekanan yang akan melanjutkannya,” tandasnya.

Nantinya, imbuh Suko, rekanan yang ditunjuk langsung oleh pihak ULP, akan ditawarkan dengan waktu sisa waktu yang ada, ditambah 50 hari perpanjangan waktu, sesuai dengan aturan.

“Jika disisa waktu itu belum juga rampung, maka kita akan lanjutkan pada perubahaan Anggaran (PAK) 2018,” pungkasnya.(nng)