DPW PKB Jatim Gelar Peringatan Nuzulul Qur’an Sekaligus Konsolidasi Kader

SURABAYA l bidik.news – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur menggelar rangkaian kegiatan Ramadan yang dipuncaki dengan peringatan Nuzulul Qur’an sekaligus konsolidasi kader di Surabaya, Jumat (13/3). Dalam kegiatan tersebut, PKB Jatim juga memberikan apresiasi kepada para calon legislatif (caleg) potensial yang dinilai berkontribusi besar dalam perolehan suara pada Pileg 2024.

Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin setiap Ramadan. Selain memperingati Nuzulul Qur’an, partai juga memanfaatkan momentum itu untuk mempertemukan caleg-caleg yang dinilai menjadi pendulang suara bagi partai.

“Rutinitas kita setiap Ramadan dirangkai dengan Nuzulul Qur’an dan pertemuan caleg potensial pendulang suara Pileg 2024. Kita beri apresiasi dan afirmasi kepada mereka. Itu kita lakukan setiap tahun sebagai bentuk reward,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim.

Menurutnya, keberhasilan anggota legislatif yang duduk di parlemen tidak lepas dari kontribusi caleg lain dalam satu daerah pemilihan. Ia mengibaratkan kursi legislatif seperti meja yang tidak selalu memiliki empat kaki yang berdiri sendiri.

“Hampir tidak ada satu pun kursi anggota DPR yang kakinya empat. Ada yang tiga, berarti satu kaki urunan dari caleg-caleg di bawahnya. Ada yang dua, berarti dua kaki urunan dari caleg yang juga kuat. Nah, itu yang kita apresiasi,” jelasnya.

Selain konsolidasi kader, PKB Jatim juga menutup rangkaian Safari Ramadan yang telah digelar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut, partai juga menyalurkan bantuan kepada kader.

Gus Halim menyebut total ada sekitar 26.000 paket sembako yang telah didistribusikan kepada kader PKB di seluruh Jawa Timur selama Ramadan tahun ini.
“Penutupan dari seluruh rangkaian Safari Ramadan se-Jawa Timur kita lakukan dengan konsolidasi kader dan berbagi sembako sebanyak 26.000 paket yang sudah kita distribusikan kepada kader-kader PKB,” ujarnya.

Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sekitar kantor DPW PKB Jatim. Konsumsi, bingkisan, hingga berbagai kebutuhan acara melibatkan pelaku UMKM lokal.

“Kita juga memberdayakan UMKM. Bentuk konsumsi, bingkisan, dan lainnya malam ini kita hadirkan dari UMKM yang ada di sekitar kantor DPW,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga mengingatkan para anggota legislatif yang saat ini menjabat agar tetap menjaga hubungan dengan konstituennya. Ia menegaskan para caleg potensial yang belum terpilih terus mempersiapkan diri untuk kontestasi berikutnya.

Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti pertandingan sepak bola, di mana pemain cadangan selalu siap menggantikan pemain inti yang lengah.

“Saya selalu mengatakan hati-hati, pemain cadangan itu tidak pernah berhenti melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Kalau pemain inti yang sekarang ada di DPR tidak hati-hati dan tidak merawat konstituennya, bisa saja digulingkan oleh caleg potensial di bawahnya,” tegasnya.

Selain membahas konsolidasi internal partai, Gus Halim juga menyinggung perkembangan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Menurutnya, hingga saat ini pembahasan masih terus berlangsung, termasuk soal jumlah kursi DPR RI, konfigurasi daerah pemilihan (dapil), serta tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Ia menyebut berbagai opsi masih terus didiskusikan, termasuk kemungkinan kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan sejumlah modifikasi sistem.

“Pembahasan masih berjalan. Kita menggali dari berbagai narasumber, baik pakar, praktisi maupun masyarakat. Peluang kepala daerah dipilih oleh DPRD itu masih sangat terbuka,” ujarnya.

Gus Halim menilai sistem pemilihan kepala daerah saat ini memiliki biaya politik yang tinggi dan berisiko menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, menurutnya perlu ada upaya perbaikan sistem agar pilkada tidak menjadi sumber masalah.

“Jangan sampai kepala daerah lebih memikirkan pencitraan untuk periode kedua daripada memikirkan rakyat. Kalau dipilih DPRD dengan modifikasi tertentu, misalnya tetap wajib turun ke lapangan dan melaporkan kinerja, menurut saya itu tidak akan mengurangi nilai demokrasi,” pungkasnya. ( Rofik )