TULUNGAGUNG I bidik.news – Capaian opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPJ) tahun 2023 yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung,di apresiasi oleh DPRD Kabupaten Tulungagung.
Raihan itu merupakan yang kelima kali berturut turut yang diterima pemkab Tulungagung dari BPK RI.
Menurut Ketua DPRD kabupaten Tulungagung, Marsono S.Sos, Raihan Opini WTP dari BPK RI yang di terima oleh pemkab Tulungagung tahun anggaran 2023 telah disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi pemerintah).
“Kami mengapresiasi capaian WTP yang diraih oleh pemkab Tulungagung,” ujar Marsono, Sabtu (18/5/2024).
Akan tetapi walaupun telah mendapatkan opini WTP,dirinya mengingatkan agar pemkab Tulungagung juga menindaklanjuti semua catatan yang diberikan oleh BPK RI , sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
“Kami memberi dorongan untuk menyelesaikan hal tersebut.Yang terpenting pekerjaan yang sifatnya krusial yang sesuai iklim suasana hari ini jika perlu diselesaikan ya diselesaikan diselesaikan,” urainya.
Lebih lanjut Marsono menjelaskan DPRD kabupaten Tulungagung akan selalu mendukung upaya Pemkab Tulungagung untuk menindaklanjuti catatan dari BPK RI.Bahkan selama ini pula selalu berkoordinasi dan memberi kontribusi pada Pemkab Tulungagung.
“Selama ini kami selalu memberi kontribusi yang kami miliki.Semisal Control,budgeting.Jadi cepat diselesaikan.Jika ada kendala teknis, waktu, personil cari solusinya,kita cari bersama sama,” pungkasnya.
Perlu diketahui, BPK RI secara serentak telah menyerahkan LHP atas LKPD tahun 2023 pada Pemkab Tulungagung dan 36 Pemkot/pemkab lain se-Jawa Timur,di Auditorium kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur pada Kamis (2/5/2024).
Dan untuk pemkab Tulungagung diterima langsung oleh PJ Bupati Tulungagung, Dr Heru Suseno MT dan ketua DPRD kabupaten Tulungagung Marsono S.Sos. (eko)
