MALANG | BIDIK – Sejumlah agenda telah dipersiapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam rangka menyongsong tahun 2018, untuk menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi kinerja eksekutif.
Ketua DPRD Kota Malang, Drs. Abdul Hakim mengatakan, ada sejumlah hal yang akan terus digiatkan para wakil rakyat dalam mengemban tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai legislator.
Hakim menjelaskan, APBD Tahun 2018 yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, mulai dijalankan pada awal tahun ini. Karena itu, fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif melalui sidak yang akan ditekankan pada setiap komisi akan terus didorong.
Rencananya, sidak pada tiap komisi akan dilakukan dua kali setiap bulan dengan tujuan intensif melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
“Pengawasan dilakukan melalui sidak pada tiap komisi, lalu hearing dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta melakukan evaluasi,” kata Hakim, Selasa (2/1).
Pengawasan dilakukan agar APBD 2018 yang sudah disepakati itu bisa berjalan dan hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. “Antara target dan hasil di APBD harus jelas dan DPRD Kota Malang akan serius dalam mengawasi hal itu,” ujarnya.
Selain itu, dalam upaya mengarungi tahun 2018 ini, Hakim juga akan terus mendorong intensitas rapat internal komisi dengan tujuan untuk mengomunikasikan perkembangan pengawasan. Tak hanya itu, komunikasi juga akan digencarkan terus bersama OPD terkait baik dengan komisi atau gabungan komisi serta gabungan komisi dan pimpinan dewan.
“Komunikasi ini perlu kita intensifkan. Sehingga pada tahun ini kami harus betul-betul serius dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang diatur dalam undang-undang,” tandasnya.
Dalam bidang ekonomi, DPRD Kota Malang terus berkomitmen mendorong pemerintah, agar terus memberikan kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan sahamnya di kota pendidikan dan pariwisata ini.
“kepercayaan dan jaminan tentang proses itu penting untuk investor yang hendak berinvestasi di Kota Malang,” tegas Hakim.
Sejumlah pekerjaan rumah Pemkot Malang yang hingga kini belum rampung turut menjadi perhatian para anggota DPRD Kota Malang. Masalah kemacetan jalan, pelayanan publik hingga berbagai persoalan yang belum tuntas seperti pembangunan Pasar Blimbing, Pasar Gadang hingga revitalisasi Pasar Besar dan Pasar Comboran akan menjadi perhatian serius DPRD Kota Malang.
“Berbagai permasalahan yang menjadi PR Pemkot Malang itu sudah kita data dan akan kami dorong terus penyelesaiannya kepada eksekutif,” ujarnya.
Politisi PDIP ini juga berharap, APBD pada tahun 2018 ini benar-benar sesuai dengan tujuan dan visi misi bersama yakni menyejahterakan masyarakat.
“Kami yang mendapat amanah dari rakyat akan menjalankan tugas dengan baik dan optimal mungkin demi kemajuan Kota Malang,” pungkasnya. (bima)
