SURABAYA | BIDIK NEWS – DPRD Jatim terus menyoroti masalah pembatalan lelang pengadaan seragam gratis untuk SMA dan SMK di lingkungan Pemprov Jatim.
Lembaga wakil rakyat yang berkantor di Jalan Indrapura Surabaya tersebut secara terang-terangan menuding Biro Administrasi Pembangunan (AP) gagal menjalankan tugasnya sebagai leading sector lelang di Jatim.
“ Pengadaan lelang kan di ULP(Unit LayananPengadaan) yang merupakan salah satu bagian dari biro AP. Dimana seluruh lelang yang pelaksananya mereka, termasuk seragam untuk SMA/SMK di Jatim. Mereka gagal menggelar seragam gratis,” ungkap anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim Mathur Husyairi di Surabaya, Sabtu (14/9).
Bahkan, lanjut Mathur, terkait gagalnya pengadaan seragam gratis tersebut, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tak bisa disalahkan.” Jelas sekali yang salah itu pelaksana lelang yaitu Biro AP Pemprov Jatim. Kami menilai mereka teledor dalam menjalankan lelang seragam gratis tersebut,” ujarnya.
Diungkapkan politisi asal PBB (Partai Bulan Bintang) ini, dirinya melihat ULP yang dikelola biro AP kurang professional dalam penyelenggaraan lelang seragam gratis. ”Kok bisa gagal, kenapa gagal kan kalau mereka professional dan pengalaman urusan lelang tentunya sudah bisa membaca aturannya atau mekanismenya agar tidak gagal. Kok sekarang kalau gagal terus bagaimana kelanjutan dan tanggungjawabnya. Bahkan saya melihat terkesan akan meloloskan pihak-pihak tertentu,” sambung pria asal Bangkalan Madura ini.
Mathur menyayangkan dengan gagalnya pengadaan seragam gratis tersebut, akan mengganggu program tistas(Pendidikan Gratis Berkualitas) yang dicanangkan oleh gubernur Khofifah.
“Seragam merupakan salah satu komponen dari dunia Pendidikan. Otomatis jika gagal dalam lelang ketersediaan seragam gratis tak terpenuhi. Kami berharap gubernur Jatim Khofifah segera mengevaluasi kinerja biro AP selaku pelaksana seluruh lelang milik Pemprov Jatim ini,”tandasnya.
Sebelumnya untuk pengadaan kain seragam dilakukan Pemprov Jatim ini telah dialokasikan anggaran Rp 132,5 M. Anggaran tersebut dibagi dua yaitu untuk SMK negeri dan swasta dialokasikan dana sebesar Rp 78,2 M dan untuk SMA negeri dan swasta sebesar Rp 52,8 M. Sedangkan seragam untuk Pendidikan khusus layanan khusus sebesar Rp 1,5 M.
Untuk pengadaan seragam gratis dari Pemprov Jatim tersebut terdiri satu stel yaitu seragam putih abu-abu dan satu setl seragam pramuka. (rofik)
