SURABAYA – DPRD Jatim menilai Pemprov Jatim belum konsisten dalam mengimplementasikan visi misi Gubernur Jatim yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya dalam APBD 2020 maupun PAPBD saat ini.

Sembilan janji kerja untuk berbakti ke Jatim agar mulia yang dirancang dan menjadi acuan Khofifah Emil untuk memimpin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim dibidang, ekonomi, industri, pendidikan, budaya, pariwisata, tenaga kerja dan agama.

Anggota komisi E DPRD Jatim Adam Rusydi memberi nilai minus atas kinerja OPD dalam mewujudkan secara nyata program Nawa Bhakti Satya ini. “Selama pembahasan anggaran yang terjadi baik untuk PABD maupun APBD saya sama sekali tidak melihat bahwa OPD ini dengan terang benderang bisa menjabarkan visi misi gubernur. Pertanyaannya yang terjadi saat ini, itu karena OPD yang tidak bisa memahami apa yang dimaui Gubernur ( lewat Nawa Bhakti Satya) atau program Khofifah Emil ini terlalu ndaki’ (terlalu muluk/tinggi) ” ungkap Adam, Selasa (1/9).

Dari sekian OPD yang ada, hanya segelintir OPD yang dinilainya mampu membaca dan menterjemahkan Nawa Bhakti Satya ini, “Sebagian besar gagal paham. Saya melihat kok sepertinya ada birokrasi dalam birokrasi. Ada yang sengaja diam, atau pura pura diam. Bisa juga pura pura gak paham dengan apa maunya Gubernur,” kata politisi muda Golkar asal Sidoarjo ini.

Adam mencontohkan di point Jatim cerdas dan Sehat
Program yang ada dalam poin ini adalah Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Sama sekali tidak terlihat diimlementasikan dengan tetap melakukan pengeprasan dana BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) sebesar 50 % selama 6 bulan.

Padahal dana ini sangat membantu sekolah meringankan beban pembiyaan operasional pendidikan di sekolah dimasa pandemi ini, “Kita paham ada dana yang akan digunakan untuk refocusing untuk memulihkan kondisi akibat pandemi. Tapi jangan main kepras gitu dong. Pengeprasan dana BPOPP ini akan makin memberatkan orang tua. Karena kalau dipotong kayak gini, trus empat bulan ke depan sekolah harus nyari dana ke mana ? Mau tidak mau pasti akan ada pungutan pungutan dari sekolah, baik negri maupun swasta,” jelasnya.

Padahal kata Adam saat pengeprasan anggaran BPOPP ini, sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta tidak diperkenankan untuk meminta pungutan pada siswa maupun wali murid dalam bentuk dan nama apapun. Yang berhak meminta hanya atas nama komite wali murid dan itupun sifatnya adalah sukarela.

“Maka jika mengacu pada Jatim cerdas ini, Pemprov Jatim harus berpikir agar pengeprasan BOPP dihentikan, dan dikembalikkan seperti semula. Untuk kekurangan refocusing ya harus cari cara yang lain. Jangan malah memotong anggaran yang yang sifatnya dirasakan langsung masyarakat,” kata Adam lagi.

Saat ini anggaran BPOPP untuk sekolah SMA/SMK di Jatim telah dikepras sebanyak 50 persen dalam rangka refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 di Jawa Timur, mulai Juli hingga Desember mendatang.

Pengurangan anggaran BPOPP tersebut cukup dirasakan oleh sekolah, sehingga banyak yang meminta agar pengurangan tersebut dihentikan dan dikembalikan seperti semula.

Bendahara fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini juga mempertanyakan program Jatim Kerja, atau program Jatim Go. Program yang berfokus pada penyediaan pelatihan kerja serta pengembangan pendidikan vokasi yang akan menarik minat banyak anak muda dengan Rincian, Dream Team Science Techno Park (STP) dengan sasaran 5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1 dan membentuk STP bagi kelompok rintisan usaha di berbagai daerah. “Gagal paham ini kami lihat juga terjadi di point Jatim Kerja, gimana gak gagal paham. Anggaran untuk BLK dikepras akibatnya banyak BLK BLK yang tidak berfungsi dengan baik. Yang artinya Jatim Kerja ini tidak terelaborasi dengan benar. Jadi pertanyaan besarnya sekali saya katakan, ini OPD nya yang gak bisa kerja dengan acuan Nawa Bhakti Satya itu, atau Gubernur Khofifah yang terlalu tinggi meletakkan cita cita,” lanjutnya.

Karenanya Adam berharap Gubernur Jatim harus segera melakukan evaluasi agar visi misi Gubernur Jatim benar benar bisa terimplementasikan untuk masyarakat, lewat sebaran anggaran yang sesuai target dan harapan, karena yang memimpin Jatim saat ini, kata Adam adalah Gubernur Khofifah, “Jangan ada birokrasi dalam birokrasi. Gubernur Khofifah harus mampu mengendalikan kinerja OPD sesuai visi misi sembilan janji kerja yang disampaikan dulu,” pungkasnya.