SURABAYA – bidik.news – DPRD Jatim kembali menyoroti ramainya keluhan mengenai harga seragam SMA Negeri yang memberatkan para orang tua. Secara tegas, legislatif meminta agar Pemprov menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam ‘bisnis seragam’.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (24/7/2023). Sebelum rapat paripurna dengan agenda perubahan susunan alat kelengkapan DPRD ditutup, Mathur menyampaikan interupsi.
“Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius,” kata Mathur dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono.
Mathur mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa. Dia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harga melangit.
Mathur bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya. “Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu,” ucap Mathur yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim.
Selain itu, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut mengaku pada tahun 2018 pernah mencari kain seragam seperti SMAN 5 Surabaya. “Tapi saya cari di Pasar Turi, Pasar Atom, tidak menemukan. Mereka bilang itu tidak dijual di pasaran,” ungkapnya.
Menurut Mathur, jika benar ada keterlibatan pihak yang bermain maka keuntungan bisa jadi memang berkali lipat. Dia pun meminta Pemprov Jatim untuk mengusut tuntas hal tersebut. “Tentu harus diputus mata rantai ini, hentikan jual beli seragam di sekolah. Bebaskan mereka beli di toko manapun,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim berencana akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Para wakil rakyat akan menanyakan perihal seragam sekaligus persoalan PPDB.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menegaskan, sektor pendidikan memang harus menjadi prioritas. Sebab, merupakan pelayanan dasar yang harus jadi perhatian bersama. “TisTas 12 tahun, pendidikan murah dan berkualitas harus diimplementasikan dengan efektif dan efisien,” jelas Anik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun berharap agar hearing Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik. “Yaitu untuk melakukan review policy yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena sekali lagi, adalah untuk pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi,” tandasnya.( Rofik )
