SURABAYA|BIDIK NEWS – Komisi C DPRD Jatim memasukkan target pembagian laba BUMD dalam Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Komisi C meminta BUMD dapat menyetorkan 55 persen dari laba sebagai deviden untuk pemerintah sebagai pemilik saham.
Hal ini disampaikan juru bicara Komisi C DPRD Jatim, Giyanto, pada laporan pimpinan Komisi C terhadap Raperda BUMD. “Secara fungsi, BUMD sebagai perusahaan dituntut untuk bisa mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan usahanya,” kata Giyanto saat sidang paripurna , jumat ( 26/7).
Peningkatan keuntungan diharapkan dapat sekaligus meningkatkan deviden kepada pemerintah sebagai pemilik BUMD. “Peningakatan tersebut diharapkan dapat signifikan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” lanjut politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelum melalui Perda tersebut, penggunaan laba BUMD juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017. Yakni, mulai pasal 100 sampai dengan pasal 106.
Untuk menjaga kontribusi terhadap PAD Jatim, Perda telah mengatur peruntukan deviden perusahaan yang menjadi hak daerah. Yakni, laba bersih BUMD setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM//RUPS disetor sebagai deviden paling sedikit sebesar 55 persen kepada pemegang saham.
“Ketentuan besarnya nilai deviden dimaksud berlaku apabila pembentukan cadangan umum sudah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Pada 2018, sembilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur memberikan realisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur senilai 384 miliar. Realisasi tersebut mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan.
Dari rincian yang disampaikan sebelumnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang dikenal dengan Bank Jatim memberikan setoran terhadap PAD paling besar. Bank Jatim memberikan setoran senilai Rp338,5 miliar.
Di urutan kedua ada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang memberikan realisasi PAD sebesar Rp13,6 miliar. Kemudian, di urutan ketiga ada PT Surabaya Industrial Estate (Sier) yang mencatat realisasi sebesar Rp12,2 miliar.
Sementara, PT Jamkrida Jatim (Penjaminan Kredit Daerah) mencatat realisasi PAD paling rendah dengan Rp700 juta. Berada di bawah Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) yang menyumbang PAD sebesar Rp1,9 miliar.
Setoran dari BUMD tersebut menjadi salah satu bagian penerimaan PAD Jatim di 2018. Selain dari BUMD, PAD di Jatim juga mendapatkan sokongan dari pajak.
Namun, DPRD Jatim pun masih menyoroti kinerja Bank Jatim meskipun memberikan setoran PAD tertinggi dibandingkan bank lain. Kinerja Bank Jatim dinilai masih bisa dimaksimalkan demi memberikan PAD lebih tinggi. ( rofik)
