SURABAYA|Berlatar belakang karena kesejahteraan perawat di Jatim kurang mendapat perhatian dari pemerintah, Komisi E DPRD Jatim sedang mengusulkan pembentukan Perda Praktek Perawat. Dengan adanya perda tersebut diharapkan nasib perawat di Jatim bisa lebih baik lagi.
“ Diakui sebenarnya sudah ada UU Keperawatan tapi sampai saat ini belum ada juknis yang mengatur bagaimana perawat itu boleh berpraktek yang rancu dengan tugas-tugas teknis,”ungkap anggota Komisi E DPRD Jatim Kodrat Sunyoto saat ditemui di kantornya, Rabu (23/10). Politisi asal partai Golkar ini mengatakan padahal tugas perawat adalah dengan segera menyelamatkan pasien.” Kalau tidak ada perda maka yang menjadi rancu adalah hak pasien dan kewenangan seorang perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan,”lanjutnya. Dikatakan oleh Kodrat,untuk kesejahteraan, apa yang dilakukan perawat dalam 24 jam kerjanya tak berbanding lurus dengan yang diterima oleh perawat.”Contoh saja perawat di desa yang hak-haknya mereka tak sesuai dengan resiko yang ditanggung,”sambungnya. Dengan adanya Perda Praktek Perawat, kata Kodrat Sunyoto, akan ada kejelasan dari hak-hak perawat di Jatim dalam menjalankan tugasnya. “Kami berharap perda tersebut akan memberikan kesejahteraan bagi puluhan ribu perawat di Jatim. Ingat jumlah perawat dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada lebih besar perawat dibandingkan tenaga kesehatan lainnya. Ini yang harus diperhatikan pemerintah,”tegasnya.(rofik).
