SURABAYA l bidik.news – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Nurul Huda, menyatakan dukungan penuh terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
Inpres yang diterbitkan pada 23 Juni 2025 ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur jalan demi mendukung swasembada pangan dan energi, sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Inpres tersebut menugaskan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pemerintah daerah untuk bersinergi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, evaluasi, hingga penyerahan hasil pekerjaan berupa hibah jalan siap operasional kepada pemerintah daerah.
Ra Huda menilai, kebijakan ini sangat relevan bagi masyarakat Madura yang selama ini menghadapi persoalan keterbatasan infrastruktur jalan.
“Berkaitan dengan Inpres konektivitas infrastruktur, saya selaku anggota DPRD Jatim Dapil Madura mendukung sekali karena sangat dibutuhkan masyarakat Madura, terutama infrastruktur jalan,” ujar Ra Huda pada Senin (11/8/2025).
Ia menekankan, banyak ruas jalan provinsi, kabupaten, dan nasional di Madura yang kondisinya memprihatinkan dan memerlukan sentuhan pemerintah pusat.
“Tentunya hal ini akan sangat membantu program Presiden terkait ketahanan pangan. Madura memiliki wilayah yang subur dan masyarakatnya mayoritas petani, tapi infrastruktur memadai belum tersedia,” lanjutnya.
Menurut Nurul Huda, keberadaan jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Konektivitas di Madura masih sangat minim. Dengan adanya Inpres ini, petani bisa lebih mudah memasarkan hasil panennya ke pasar yang lebih luas,” katanya.
Anggota DPRD Jatim Dapil Madura itu juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Berkaitan dengan Inpres, harus ada kenaikan anggaran dan dukungan baik dari provinsi maupun daerah. Dari Dapil Madura, saya berharap Pemprov Jatim bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penambahan anggaran,” pungkasnya.( Rofik )
