SURABAYA – Penyebab kelangkaan pupuk subsidi jenis Urea dan SP 36 di Surabaya karena adanya pengurangan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kota Surabaya.
Berdasarkan data alokasi dan perubahan pupuk bersubsidi tahun 2020 yang diajukan DKPP kota Surabaya melalui E-RDKK per Juni 2020 sebanyak 2.133.71 ton itu meliputi UREA, SP 36, ZA, NPK dan Organik. Tapi yang didapat hanya 908 ton.
Yuniarto Herlambang kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Surabaya mengatakan, kita sebelumnya sudah menjelaskan ke ketua kelompok tani, karena kartu tani belum jalan, sehingga masih manual prosesnya. Kalau manual itu ada surat penebusan yang dikelola oleh ketua kelompok, ketua kelompok nanti ke kita.
“Dan nanti kita verifikasi, setelah itu kita rekomendasi dan mereka (petani-red) bisa beli ke agen. “ujar Herlambang kepada BIDIK, Kamis (21/1/2021).
Herlambang menjelaskan, untuk keputusan permasalahan pupuk bukan hanya di kita, karena ada alokasi alokasi itu juga ada di pemerintah pusat. Sehingga, ada jatah – jatahnya, dulu setiap tahun kita ada perencanaan usulan ke tingkat satu provinsi.
“Usulan kita 1000 misalkan, nanti di alokasikan. Usulan ini juga dari kelompok tani – kelompok tani kita serahkan ke provinsi, mekanismenya seperti itu. “terang Herlambang.
Saat ditanya soal ketersediaan pupuk subsidi untuk tahun 2021. Dia menjelaskan, untuk tahun ini pupuk ada. Cuma hubungannya dengan tahun 2020, karena alokasinya ada perubahan.
“Jatahku (DKPP-red) kan usulan, dialokasikan oleh provinsi sekian. Usulan kita sudah turun menjadi 75 persen dari 1000 tadi, misalkan, ditengah tengah ada perubahan terus alokasi turun naik. Sehingga pada saat alokasi terakhir, itu turun 75 persen dari usulan. Pada saat terakhir. “paparnya.
Pada saat terakhir, lanjutnya, musim tanamkan November mau tanamnya sekian, lokasi turun bulan Oktober dikepras jadi 75 persen. “Sehingga, ya ini jadi masalah, saat teman teman mau ngambil ngak bisa, karena alokasinya jadi 75 persen. “pungkasnya.
Hal yang sama disampaikan Rahmad Kodariyanto kabid pertanian DKPP kota Surabaya, jadi pupuk ini dialokasikan bukan hanya untuk petani tambak, tapi juga untuk petani pangan, dari 37 kelompok petani plus petani tambak.
“Tadi pak Kadis sudah menjelaskan soal alurnya dari kelompok tani – kelompok tani itu kita ajukan masuk namanya E-RDKK. Itulah yang kita ajukan ke pemerintah provinsi. pemerintah provinsi berdasarkan usulan itu tidak langsung mengiyakan. Sehingga mereka mengeluarkan SK (Surat Keputusan) terkait alokasi pupuk yang ada di Surabaya. “terang Rahmad.
Masih kata Rahmad, keluarlah SK dan atas dasar itu kita membagi ke kelompok tani, termasuk kelompok petani tambak dan itu sudah kita distribusikan. Tetapi bukan kita yang mendistribusikan. Alurnya itu, kita hanya menampung permohonan, mereka mengajukan permohonan ke kita kemudian kita verifikasi atau validasi.
“Verifikasi gunanya apa, apakah yang mereka ajukan sudah sesuai, pertama KTP Surabaya, kedua apakah ada di RDKK, kemudian alokasinya ada, setelah benar kita keluarkan rekomendasi dari pak kadis. Naj rekomendasi itu yang kita kieim ke distributor dan distributor ke agen dan agen itu yang menyalurkan ke petani dan kelompok tani, itu terus dan jalurnya seperti itu. “jelasnya. (pan)
