SURABAYA l bidik.news– Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Nyono, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait rencana pengoperasian Trans Malang. Salah satu fokus utama adalah komunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan komunitas sopir yang terdampak jalur baru.
“Intinya saat ini masih terus komunikasi. Anggota kami di lapangan juga turun langsung untuk bertemu para sopir, mendengarkan masukan, dan memberikan penjelasan. Kami ingin semua sopir yang terdampak bisa dirangkul dan mendapatkan kepastian,” ujar Nyono saat di temui di gedung DPRD Jatim Selasa ( 30/9/2025 ).
Dishub Jatim, lanjutnya, tengah menyiapkan sejumlah skema insentif agar para sopir angkot dan angkutan umum tidak merasa ditinggalkan.
“Semua sopir nanti akan kita rangkul. Mereka bisa kita jadikan bagian dari Trans Jatim, misalnya menjadi sopir Trans Malang atau membantu operasional di koridor baru yang kita siapkan,” jelasnya.
Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya penolakan dari sejumlah sopir angkot di Kota Malang yang khawatir mata pencaharian mereka terganggu dengan beroperasinya Trans Malang.
Dalam beberapa kesempatan, sopir bahkan sempat melakukan aksi protes menolak pengoperasian layanan bus tersebut, dengan alasan rute Trans Jatim berpotensi memangkas penumpang angkutan konvensional.
Menurut Nyono, komunikasi yang intensif dengan para sopir merupakan kunci agar tidak terjadi gesekan di lapangan.
“Kita ingin ada win-win solution. Pemerintah hadir memberi layanan transportasi yang lebih baik untuk masyarakat, tapi juga tidak mengorbankan mata pencaharian sopir,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nyono menargetkan Trans Malang dapat diluncurkan pada bulan November mendatang.
“Kami upayakan sesuai rencana, bulan November ini Trans Malang bisa launching. Saat ini semua persiapan, baik armada maupun infrastruktur, terus kita matangkan,” pungkasnya. ( Rofik )
