JAKARTA l bidik.news– Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, secara resmi melaporkan link berita tendensius dan hoaks ke Dewan Pers.
Berita tersebut memuat judul “PJ Wali Kota Malang Diduga Antarkan Upeti Untuk Dapatkan Rekom Partai,” dan menggunakan foto yang telah dicrop tanpa mencantumkan keterangan waktu, tanggal, serta sumber foto.
Walaupun dalam berita tersebut, PJ Wali Kota Malang telah memberikan klarifikasi dan menyangkal tuduhan tersebut. Namun, link berita yang membuat foto saat acara pengajian syukuran kepulangan Sri Untari dari Ibadah Umroh pada Rabu (01/05/2024) lalu, tetap dinilai telah memframing seolah-olah PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sedang mencari rekomendasi sebagai calon kepala daerah (Cakada) Kota Malang.
“Saya tidak mengundang orang lain dan saya sendiri kaget ketika ada pejabat PJ wali kota malang datang dan sebagai tuan rumah saya tidak mungkin menolak dan mengusirnya,” ungkap Sri Untari Bisowarno usai melapor di Dewan Press, Jakarta, Selasa (12/08/2024).
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur tersebut menjelaskan, akibat dari berita yang tendensius tersebut jelas sangat menciderai serta berpotensi merusak nama institusi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Proses rekrutmen Cakada yang dilakukan PDIP dan DPD Jatim khususnya sangat tegas melarang adanya transaksional atau mahar. Tuduhan yang beredar tersebut bisa merusak nama baik dan menutup peluang menang bagi Cakada-Cakada yang direkomendasikan oleh partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini. Selain itu, citra Sri Untari sebagai tokoh srikandi koperasi Indonesia juga turut tercemar, baik secara pribadi maupun keluarga.
Dalam laporannya di Dewan Pers, perempuan yang juga Ketua Dekopin tersebut menjelaskan bahwa konsoltasi dan pelaporannya diterima dengan baik secara langsung oleh ketua Dewan Press, Ninik Rahayu bersama jajaran dan satgas pengaduan.
“Alhamdulillah kami sangat disambut dan diapresiasi. Setelah proses konsultasi tersebut, saya disarankan agar sekalian membuat pengaduan agar tidak bolak-balik ke Jakarta,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Tim Desk Pilkada Nasional DPP PDIP, Guntur Romli yang turut mendampingi Sri Untari, menilai bahwa berita tersebut tidak hanya mencoreng nama Sri Untari, tetapi juga berpotensi menciptakan citra negatif terhadap Cakada-Cakada yang telah direkomendasikan partai. “Ini tidak boleh dibiarkan karena di partai PDI Perjuangan tidak ada mahar untuk mendapatkan rekomendasi tersebut,” tegas Guntur Romli.( Rofik )
