Dewan Kritisi Jawaban Wali Kota Batu Tak Menyentuh Persoalan

BATU | BIDIK. NEWS – Jawaban Wali Kota Batu atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda Kota Batu tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Batu tahun anggaran 2018 dianggap tak memuaskan. Pasalnya dari setiap penyampaiannya Wali Kota Batu, Dra. Dewanti Rumpoko M.Si kepada fraksi tak menyentuh persoalan sama sekali.

Jawaban tersebut disampaikan pada Senin (17/6) kemarin. Diungkap oleh beberapa fraksi hanya menggugurkan kewajiban saja. karena tidak ada data konkrit dan kuat akibat minimnya serapan dan tingginya Silpa APBD tahun 2018.

Diketahui sebelumnya, Silpa tahun 2018 meningkat dua kali lipat mencapai 96,12 persen dari tahun sebelumnya. Yakni Rp 271 miliar pada tahun 2018 dari Rp 138 miliar di tahun 2017. Begitu juga serapan atau belanja daerah yang hanya terealisasi 78,41 persen atau Rp 766 miliar dari Rp 78,41 miliar.

Dalam papararannya, tingginya Silpa dan minimnya belanja karena Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2018 baru ditetapkan bulan Oktober 2018. Sehingga menurutnya terkendala proses evaluasi dari pemprov.

“Proses evaluasi membutuhkan waktu hampir satu bulan. Sehingga Raperda P-APBD 2018 ditetapkan pada 13 Nopember 2018. Kondisi ini berdampak pada banyaknya program kegiatan yang telah di rencanakan pada P-APBD 2018,” urainya didepan fraksi.

Dengan keterbatasan waktu atau pendeknya waktu, diungkap Dewanti banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berani melakukan pekerjaan. Mengingat pembiayaan tersebut menunggu turunnya anggaran P-APBD 2018 dan tak cukup banyak waktu.

Sedangkan untuk Silpa Tahun 2018, diuraikannya sebagian besar berasal dari anggaran yang bersifat khusus. Misalnya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Dana Kapitasi Kesehatan.

“Tak hanya itu, tingginya Silpa karena penghematan dan efisiensi dari pelaksanaan program. Karena itu upaya-upaya yang kami lakukan dengan mendorong OPD melaksanakan program sesuai jadwal hingga percepatan lelang,” paparnya.

Menanggapi paparan tersebut, Heli Suliyanto fraksi Gerindra menilai jawaban pemkot hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban. “Kesannya hanya seremonial saja. Karena hanya menonjolkan penghargaan saja yang disampaikan,” tegas Heli.

Melihat tingginya Silpa, masalah perizinan hingga minimnya serapan dan retribusi diungkapnya tidak dijelaskan dengan konkrit. Menurutnya hal tersebut karena tak adanya integrasi antar dinas. “Begitu juga dengan minimnya serapan dan retribusi yang menjadi masalah klasik. Dengan adanya e paymen hingga e government harusnya tak ada kebocoran,” tegasnya.

Begitu juga dengan fraksi dari Golkar, diungkap Didik Machmud bahwa pemerintah tidak tajam dan menjurus, “Jawaban yang diberikan eksekutif tidak sesuai harapan. Terlihat jawaban malu-malu kucing dan tidak menyentuh tanggapan kami pekan lalu,” paparnya.

Lebih lanjut, dari setiap pertanyaaan fraksi tidak menguraikan data konkrit sama sekali. Selebihnya menurut Didik paparan yang disampikan hanya berkutat pada argumen saja.

“Jika tidak ada kejelasan. Kami tidak akan bahas nanti di Badan Anggaran DPRD Kota Batu dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Batu,” tegasnya.

Wakil DPRD Kota Batu, Nurochman juga sama. Ia menyampaikan bahwa lebih banyak klaim terhadap program Smart City yang meraih prestasi. Namun untuk jawaban konkrit terkait Silpa tinggi, serapan dan retribusi yang rendah sama sekali tak diungkap secara mendetail. (Syahrul).