BIDIK NEWS | SAMPANG Menanggapi pemberitaan sebelumnya, terkait tudingan bobroknya birokrasi pemerintah daerah, lantaran buruknya kinerja Phutut Budi Santoso selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang.
Akhirnya, tudingan yang dimaksud, dibalas secara singkat dan sederhana. Phutut menganggap, kinerjanya yang telah dinilai gagal, serta harus bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, merupakan salah satu bentuk upaya sorotan dengan tingkat batas kewajaran saja.
“Seandainya, anda dikasih buah jeruk, tapi tidak mau menerima jeruk itu, maka buah tersebut milik siapa ?. Nah, istilah itu sama seperti halnya sampah. Diluar sana banyak orang yang membuang sampah hatinya, namun tidak ada satupun orang yang mau menerima. Jadi, sampah tersebut milik si pembuang sampah itu sendiri kan ?. Lagian kalau saya digigit anjing, masak harus membalas menggigit anjing,” singkat Phutut, Kamis, (14/2/2019).
Sementara, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagprin) Sampang, H.Haji menjelaskan, terkait penyampaian secara publik itu didasari demi memajukan Kabupaten Sampang semata, tanpa ada unsur pribadi apapun. Serta hal tersebut, jangan dianggap suatu bentuk intervensi dan tendesius secara personal.
“Kalau Sekda Sampang, selama ini hanya memaparkan keberhasilannya. Saya tantang dia untuk debat terbuka, kalau perlu Bupati dan Wakil Bupati Sampang juga hadir bersama seluruh awak media. Saya siap pasang badan, akan pernyataan tersebut. Hal itu dikarenakan, selain sesuai data, saya juga punya hak publik,” jelas H.Haji saat ditemui diruang kerja, Jalan Diponegoro, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Kota, Kabupaten Sampang, (15/2).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Phutut Budi Santoso
Menurutnya, salah satu contoh data kebobrokan yang dimaksud, cukup mendasar. Dimana, Sekda sebagai Ketua Tim Pansel, dalam melakukan seleksi pada setiap Satuan Kerja (Satker) selama menjabat. Dia (Phutut), selalu menjadi pemimpin komando, dalam melakukan lelang tidak tepat sasaran, serta dilakukan secara tertutup dan diatur secara sistematis.
Semisal, dalam suatu lelang jabatan di tiap instansi daerah. Sekda kerap melakukan pelelangan, tanpa adanya unsur transparasi. Adapun, lelang jabatan selama ini telah dilakukan secara sistematis, sebab disinyalir kuat, jika hal itu ada main mata oleh pihak instansi terkait.
“Dalam suatu lelang, mesti banyak yang ikut lelang, 3 hingga 4 orang misalnya. Namun, peserta itu tidak pernah dipaparkan satu-persatu. Mulai dari nilai intelektual, akademis, sampai nilai akhir, padahal seharusnya hal itu harus terpublis. Saya pengen tahu kalo dia profesional dan berani, untuk berdebat dengan saya secara publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, keinginan debat itu, bertujuan dalam mengungkap kebenaran akan pernyataan yang disampaikan selama ini. Adapun, hal tersebut dilakukan demi kesejahteraan bersama seluruh masyarakat. Serta, dapat menjadi pembelajaran bagi kaum muda, agar Sampang tidak bobrok kedepan.
“Saya tidak ada kepentingan dalam hal ini. Seandainya saya di suruh segera pensiun karena berbicara seperti ini, saya pun siap. Karena di awal pemerintahan Hebat Bermartabat ini, bupati tidak terlalu mengetahui dengan sistem dia (Phutut). Yang pada intinya, sekda seharusnya menyajikan yang terbaik, namun itu tidak dilakukan oleh dia. Jadi saya khawatir akan bobrok lagi. Maka dari itulah, 2019 ganti Sekda,” imbuhnya. (sam/nov)
