SURABAYA | BIDIK.NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur diminta untuk memfasilitasi para pedagang kaki lima agar mendapatkan kredit lunak dengan bunga rendah. Kebijakan itu dinilai menjadi salah satu solusi untuk membangkitkan perekonomian pedagang kaki lima yang terpuruk akibat pandemi Covid 19.
Hal itu dikatakan oleh anggota komisi B DPRD Jawa Timur, Agusdono Wibawanto pada Senin (10/10/2022).
“Dinas Koperasi dan UMKM serta Perdagangan memfasilitasi keinginan mereka. Salah satunya adalah hari ini kita membahas APBD 2023. Agar diberi program dan akses untuk membantu mereka,” katanya usai menerima Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jawa Timur.
Dari hasil hearing tersebut, terungkap bahwa selama ini bantuan dari Pemprov Jatim saat pandemi Covid 19 sangat minim. Kondisi itu membuat banyak pedagang kaki lima kelimpungan, karena omset mereka sempat menurun drastis.
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang-Raya itu menjelaskan, pandemi Covid 19 membuat banyak pedagang kaki lima harus menutup usahanya karena sepinya pembeli. Nasib mereka semakin terpuruk, karena terkena dampak kenaikan BBM.
“APKLI datang ke DPRD Jatim karena mereka ingin, pandemi ini suasana kebatinan mereka luar biasa. Terutama mereka terpukul karena kenaikan BBM,” tambahnya.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, salah satu solusi bagi APKLI agar memperoleh dana murah dan bantuan pemerintah adalah agar mereka membentuk koperasi. Pasalnya, dengan adanya wadah tersebut, maka bantuan dari pemerintah bisa diturunkan. Sehingga, usaha mereka bisa bangkit dan kembali normal.
“Kami berharap APKLI segera membentuk koperasi, karena banyak dana berbunga murah dan hibah bisa mereka mereka gunakan. Ini menjadi salah satu solusi bagi mereka,” pungkasnya. (Rofik)
