BIDIK NEWS | JEMBER. Empat persoalan utama menjadi pembahasan antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten /Kota Seluruh Indonesia (APKASI) bersama Presiden Jokowi Widodo di Istana Presiden, Kamis (5/7/2018) .
Bupati menerangkan selaku juru bicara APKASI , ada empat persoalan yang menjadi prioritas diantaranya masalah buruh migran ,pengangkatan K2 , Penerimaan PNS , Sertifikasi Prona dan persoalan petunjuk teknis dalam DAK.
Saat Bupati menyampaikan soal TKI luar negeri , Presiden Jokowi memberikan respon yang positif terlebih ini menyangkut martabat bangsa ,” .Masalah TKI harus di seriusi sebab disana ada masalah kemanusiaan dan harga diri Bangsa yang harus dijaga ,” unkapnya
Selanjutnya persoalan K2 agar diprioritaskan untuk diangkat jadi CPNS dan juga diprioritaskan untuk putra daerah , “Jangan semua formasi CPNS Open Bidding harus ada kuota putra daerah dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan K2,” Tegas Bupati.
Dalam kesempatan itu , Bupati mewakili APKASI juga menyampaikan aspirasi sejumlah Kepala Desa tentang sertifikasi tanah Prona sesuai SKB 3 Menteri,” Aspirasi tersebut menyangkut usulan penambahan anggaran pusat yang semula Rp 150 ribu menjadi Rp 300 ribu, “Daerah berkomitmen siap mensubsidi untuk menuntaskan sertifikat tanah,” ujarnya
Persoalan lain adalah petunjuk teknis atau juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sering terlambat terbitnya sehingga tidak jarang pelaksanaanya terlambat bahkan tertunda hingga menjadi Silpa.
Akibat dari itu Daerah cukup kesulitan untuk melaksanakan padahal , disisi lain anggaran ini tidak bisa di laksanakan jika belum ada juknisnya dimana usulan dan pemaparan kami di terima oleh Presiden (Monas)
