JEMBER – Bagus Wantoro, analis di Dinas Prmuda dan Olahraga Kabupaten Jember yang menjabat sejak 16 Juli 2021 lalu, kini diberhentikan secara tidak terhormat oleh Bupati Jember. Pasalnya, Bagus Wantoro mantan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendidikan Pemkab Jember terjerat kasus korupsi pengadaan buku.

Bagus dipecat oleh Bupati Jember Hendy Siswanto berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tingkat kasasi nomor 1406K/Pit.Sus/2016 yang telah diputus pada tanggal 2 Mei 2016, yang menyatakan bahwa terpidana divonis 5 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsidair 6 bulan kurungan.

”Pemecatan dengan tidak hormat terhadap saudara Bagus Wantoro baru diputuskan hari ini. Pasalnya, kami harus memastikan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Untuk menjaga marwah Pemkab Jember maka pemecatan ini dilakukan,” tegas Bupati Jember saat melakukan jumpa pers, Jum’at (07/01/2021).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto bahwa pemberhentian tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tingkat kasasi nomor 1406K/Pit.Sus/2016 yang telah diputus pada tanggal 2 Mei 2016.

“Berdasarkan putusan kasasi dari MA, maka Pemkab Jember memberhentikan Bagus Wantoro secara tidak terhormat. Kemudian seluruh aspek dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi hukum Sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Proses eksekusi sebagai terpidana dalam putusan tersebut selanjutnya menjadi wewenang lembaga penegak hukum,” ujarnya.

Hendy menegaskan, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bagus Wantoro itu terjadi jauh pada masa sebelum dirinya menjadi Bupati. “Yakni tahun 2016 silam,” ucapnya.

Seperti diberitakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) mengeksekusi tiga terpidana kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Jember tahun 2010 lalu. Yakni Soegeng B Resobo SH, Drs Sudjarwono, dan Malai Sondi SPd. Mereka digelandang menuju Lapas Kelas II A Jember, Kamis (16/9/2021).

Pasca ketiganya dieksekusi, muncul kabar masih ada satu terpidana lain yang belum dieksekusi atau belum ditahan yakni terpidana Bagus Wantoro yang perannya saat itu selaku PPK dan menyebabkan kerugian negara hingga sebesar Rp 6,1 milyar.

Namun anehnya, dalam putusan yang ditandatangani oleh Hakim Agung (Alm) Dr Artidjo Alkostar SH LLM tertanggal 2 Mei 2016 itu, belum dilakukan penahanan terhadap Bagus Wantoro. Dengan rentan waktu pasca divonis pada 2016 lalu hingga 2021, Bagus Wantoro disebut-sebut mendapat perlakuan istimewa hingga saat ini tidak dieksekusi oleh Kejari Jember. (lilik s)