BIDIK NEWS| GRESIK.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik menggelar apel siaga patroli tolak politik uang menjelang Pemilu 2019 di Halaman Kantor Pemkab Gresik, Minggu (14/4).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Wakil Bupati Moh. Qosim, Kapolres Gresik AKBP. Wahyu Sri Bintoro, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf. Budi Handoko, jajaran OPD, serta para Panwascam, PPL, PTPS se kabupaten Gresik.
“Karena kesuksesan pemilu bergantung bagaimana para penyelenggara pemilu bekerja. Jika penyelenggara pemilu mampu berintegritas dan menjaga tugas dan tanggungjawab masing-masing, maka dipastikan suasana pemilu termasuk di Kabupaten Gresik akan berjalan dengan lancar,” harap Sambari se usai apel.
Dikatakannya, tiga hari lagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik akan merayakan pesta demokrasi serentak melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan anggota Legislatif.
“Komitmen kita bersama untuk menolak politik uang adalah sesuatu yang harus diimplementasikan. Masyarakat Gresik harus bisa mengantisipasi dan meminimalisir bahkan menghilangkan politik uang,” tambah Sambari.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Gresik, Imron Rosyadi mengatakan, Pemilu 2019 menjadi pengalaman baru bagi bangsa Indonesia. Pertama kali dalam sejarah Pemilu Indonesia Capres Cawapres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD dilakukan secara serentak.
“Aspek keserentakan Pemilu menjadi ujian bagi Bawaslu. Kami telah melakukan upaya serius guna mengakselerasi kesiapan dan kematangan seluruh jajaran dalam menghadapi setiap tahapan pemilu,” ujarnya.
Sebelum memasuki hari pemungutan dan penghitungan suara, lanjut Imron, Bawaslu terlebih dahulu akan dihadapkan dengan tugas mengawasi masa tenang mulai tanggal 14 s/d 16 april.
“Masa ini merupakan salah satu fase krusial dalam pelaksanaan pemilu yang akan menguji integritas seluruh elemen bangsa termasuk di dalamnya Bawaslu dan peserta Pemilu, Semua jajaran pengawas pemilu bersama – sama dengan masyarakat mari tolak politik uang demi pemilu yang bersih, berintegritas, dan bermartabat,” ucap Imron.
Imron juga berharap baik Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, pengawas di tingkat kecamatan dan desa kelurahan agar membaca dan mempelajari dengan seksama setiap data yang tersaji dalam IKP 2019 untuk menuntun proses pencegahan dan pengawasan di wilayah masing-masing. ( ali)
