SURABAYA l bidik.news-Komisi A DPRD Jawa Timur menerjunkan tim untuk melakukan pendalaman dan investigasi adanya aksi demo di Bawaslu Jember yang berimbas adanya aksi rusuh dalam demo tersebut.
“Saya sudah minta anggota pemilik dapil (Eko Yunianto) untuk terjun kelokasi untuk memastikan munculnya permasalahan tersebut. Jangan sampai aksi tersebut berimbas menganggu pelaksanaan pilkada di Jawa Timur. Iklim demokrasi yang bersih jurdil harus tetap terjaga di Jawa Timur, “ungkap ketua komisi A DPRD Jawa Timur Dedi Irwansyah, Rabu (14/11/2024).
Politisi Demokrat ini mengatakan tak hanya itu koordinasi dengan sejumlah pihak-pihak terkait misalnya pihak Polda Jawa Timur terus dilakukan agar suasana pilkada serentak di Jawa Timur tetap kondusif.
“Berbeda pilihan itu boleh-boleh saja, namun tetap jaga demokrasi dan jangan membuat ulah yang memancing kerusuhan,”sambugnya.
Dedi mengaku nantinya pihaknya akan memanggil para penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada di Jawa Timur termasuk adanya aksi rusuh yang dilakukan digedung Bawaslu kabupaten Jember.
Sekedar diketahui,Sekitar 600 massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) melakukan aksi demo menuntut pemecatan komisioner Bawaslu dan KPU Jember di gedung DPRD Jember.
Aksi demo dan tuntutan peserta aksi ini menyusul banyaknya temuan penyelenggara pemilu yang mengampanyekan paslon nomor urut 01 Hendy Siswanto-Gus Firjaun, mulai dari tingkat PPS hingga KPU dan TPPS hingga Bawaslu.Aksi demo ini juga dipicu adanya rekaman terbaru dari salah satu panwascam di Kecamatan Sumberbaru yang viral di media sosial. Isinya, oknum panwascam yang mengaku bernama Jovita mengajak penyelenggara di tingkat desa untuk melakukan kecurangan dengan memenangkan paslon nomor urut 01.
Bahkan dalam rekaman, oknum tersebut juga menyatakan kepada penyelenggara di bawahnya agar memberi minuman saksi dengan kopi yang dicampur CTM, agar saksi tertidur dan lengah. Hal ini membuat peserta aksi mengecam dan menyebut rencana tersebut adalah pembunuhan berencana yang akan dilakukan penyelenggara pemilu.( Rofik )
