SURABAYA| BIDIK NEWS – Sejumlah pimpinan fraksi DPRD Surabaya telah menyampaikan pendapat tertulis tentang tata tertib DPRD dalam rapat pimpinan DPRD sementara dengan para ketua fraksi. Pimpinan DPRD Surabaya sementara, Adi Sutarwijono, Kamis (5/9/2019) menyampaikan,
bahwa dalam rapat bersama pimpinan fraksi akan memutuskan apakah tata tertib dewan perlu disempurnakan atau tidak.
“Sejumlah fraksi sudah ada yang menyerahkan pendapatnya, tapi ada yang belum.Kalau yang belum mungkin masih dibahas di internal fraksi,”
terangnya
Dari pembahasan di rapat, Adi menilai pendapat beberapa fraksi,
seperti FKB, FPAN-PPP, FPDIP, FPGolkar dan F- Gerindra menganggap
materi tatib sudah cukup mewadahi seluruh kiprah dari anggota DPRD.
“Meski memang ada usulan dari FPKB agar kegiatan DPRD bisa on
schedule, tak molor,” ujar Ketua DPC PDIP Surabaya
Adi mengakui, bahwa molornya rapat seringkali terjadi karena harus
menunggu kuorum. Sementara, kuorum dalam rapat sudah menjadi ketentuan
dalam PP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Usul (Fraksi) PSI kalau belum kuorum rapat tetap dibuka kemudian
diskorsing sampai jumlah pesertanya kuorum. Tapi ada mekanisme
kelembagaan yang bisa ditempuh agar gak molor,” tegasnya
Pendapat fraksi-fraksi dalam rapat pimpinan, selain mengupas molornya
pelaksanaan rapat,juga membahas jumlah badan anggaran (Banggar) dan
badan musyawarah (Banmus). Pimpinan DPRD Sementara, Adi Sutarwijono mengungkapan, dari beberapa pendapat yang masuk ada yang menghendaki maksimal separuh jumlah anggota dewan. Namun, ada pula yang menginginkan jumlahnya lebih kecil.
“Tapi, secara prinsip semangatnya sama, untuk memperkuat kinerja
kelembagaan DPRD dan memperbaiki citranya di masyarakat,” papar pria
yang akrab disapa Awi.
Menanggapi pembahasan tata tertib dewan, Ketua Fraksi PKS, Ahmad
Suyanto menginginkan kinerja DPRD ke depan harus lebih baik. Untuk
merealisaikan itu, ia berharap, ada keberimbangan jumlah keanggotaan
alat kelengkapan dewan ,“Selama ini ada komisi yang jumlah anggotanya 10 seperti di Komisi B, kemudian Komisi D sampai 13 orang,” paparnya
Ketua DPC PKS Surabaya ini, keberimbangan jumlah anggota komisi untuk meningkatkan kinerja dewan. Untuk itu, ia meminta kalangan dewan mengutamakan kepentingan publik. Menurutnya dalam tata tertib sendiri juga telah diatur seluruh fraksi harus menempatkan anggotanya diseluruh alat kelengkapan dewan.
“Gak bisa satu fraksi mengumpulkan anggota di satu komisi karena
mengincar kursi pimpinan,” harapnya
Di sisi lain, ia berharap, tak ada lagi sindrom yang menganggap komisi
tertentu seperti mata air, sedangkan lainnya air mata. Untuk itu,
pihaknya menginginkan pimpinan definitif nantinya memiliki otoritas
yang tegas untuk mengatur itu.
“kemudian di BK (Badan Kehormatan) harus diepertimbangkan efektifitas
dan efisiensi. Visi pimpinan nanti apakah efektif efisien atau
distributif- akomodatif ?. BK semestinya dibuat besar jumlahnya agar
semakin banyak pertimbangan, sehingga kebijakannya semakin wise (bijak,red),” tutur Suyanto
Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi Gerindra, Luthfiah berharap semua
fraksi bisa mengirimkan wakilnya di Badan Kehormatan. Pada periode
sebelumnya, komposisi BK hanya diisi 4 anggota dewan dari fraksi dari
7 fraksi yang ada di DPRD Surabaya.
“Untuk memenuhi asas keadilan semua bisa terwakili,” tegasnya.
Tak hanya itu, politisi Gerindra yang sudah menjabat selama tiga
periode ini mengharapkan, keanggotaan di badan musyawarah dan badan
anggaran juga terwakili oleh semua fraksi yang ada di DPRD. Ia
mencontohkan, pada DPRD periode sebelumnya, bahkan ada fraksi yang tak
kebagian keterwakilannya di dua badan tersebut.
“Gak boleh seperti itu, semua bekerja harus terwakili di semua badan,”pungkasnya. (pan)
