BANYUWANGI | bidik.news – Gerakan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) Banyuwangi Berbagi kembali digulirkan.
Kali ini, program yang digelar tiap bulan tersebut, menyalurkan puluhan ribu paket sembako kepada keluarga miskin yang telah masuk dalam database kemiskinan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani serta ribuan ASN mendatangi rumah-rumah keluarga pra sejahtera untuk menyalurkan bantuan paket sembako, Rabu (28/1/2026).
Di antaranya Bermawi (81), warga Lingkungan Wonosari, RT 02/RW 01, Kelurahan Sobo.
Bermawi hidup seorang diri. Istrinya telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak. Ia juga tak memiliki rumah dan selama ini menumpang di rumah Ketua RT, Selamet.
Sehari-hari, dia bekerja serabutan sebagai buruh tani dan membantu pekerjaan ringan warga sekitar demi menyambung hidup.
“Alhamdulillah, terima kasih. Bantuan ini sangat berarti untuk saya,” ucap Bermawi lirih, usai menerima paket sembako.
Ipuk mengatakan, ASN Banyuwangi Berbagi merupakan gerakan sosial yang telah berjalan secara konsisten sejak dua tahun terakhir sebagai bentuk kepedulian bersama.
“Ini adalah gerakan rutin yang telah kita lakukan bersama-sama sejak 2024 lalu. Kami dorong ASN untuk terus melakukan aksi sosial, berbagi rejeki untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu,” kata Ipuk.
Setiap ASN telah mendapatkan data warga miskin yang telah tertera di aplikasi Smart Kampung. Data tersebut merupakan data warga miskin yang masuk dalam desil 1 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemensos.
“Kami berharap lewat program yang kami lakukan secara berkelanjutan ini ditambah berbagai program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan lainnya akan semakin mengurangi penduduk miskin Banyuwangi secara signifikan,” harap Ipuk.
Tidak hanya melibatkan ASN saja, program ini juga mendapatkan banyak dukungan dari lintas sektor. Seperti kepolisian, TNI, BUMN, BUMD, para pengusaha hingga organisasi profesi di Banyuwangi.
“Program Banyuwangi Berbagi ini terbuka, kami mengajak dan memberikan kesempatan semua pihak bisa terlibat karena kami menyadari penanganan kemiskinan harus bersama-sama. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN,” jelas Ipuk.
Sejak 2025 lalu, program ini diikuti oleh banyak kalangan masyarakat. Seperti organisasi HIPMI, Kadin, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia Banyuwangi, hingga Ikatan Bidan Indonesia. Termasuk juga partisipasi dari rumah sakit swasta hingga pengusaha konstruksi.
Dengan berbagai program yang digulirkan Bupati Ipuk, angka kemiskinan Banyuwangi terus menurun setiap tahun. Tercatat 8,07 persen (2021); 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2022), 6,8 persen (2024) dan mencapai angka terendah sepanjang sejarah daerah yakni 6,13 persen di tahun 2025.(nng)
