SURABAYA l BIDIK.NEWS – Anggota Pansus LKPJ Gubernur tahun 2022 DPRD Jatim Hadi Dediyansah, S.Pd, M.Hum mengakui pada dasar pihaknya mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa karena banyak masyarakat merasakan hal yang positif dari kepemimpinan Khofifah . Namun Pansus LKPJ tahun 2022 memberikan kritikan atau catatan kepada gubernur Khofifah.

Legislator Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini menjelaskan terutama terkait keberadaan Bank Jatim yang masih banyak susunan direksinya di pimpin orang – orang senior atau sudah tua.apalagi direktur nya di pimpin bukan dari warga Jawa Timur. Seharus nya Gubernur Khofifah mengangkat sosok putra daerah dalam memimpin Bank Plat merah milik Jawa Timur.

Selain itu Bank Jatim tidak mau menyampaikan roda perekonomian sirkulasi uang ke masyarakat hal ini sangat penting karena Bank Jatim adalah parameter perekonomian Jawa Timur

“Kita bisa mengetahui Jawa timur bisa maju atau turun tergantung kondisi dilapangan. Sirkulasi uang nya seperti apa . Bank Jatim banyak tertutupnya dan tidak membuka ke masyarakat,” ucap pria yang akrab di sapa Cak Dedi pada Kamis ( 30/3/2023 ).

Selain itu lanjut Cak Dedi , persoalan bencana. Keberadaan BPBD masih banyak alat untuk mendukung penanganan bencana dilapangan masih carut marut karena belum ada perhatian khusus dari Pemprov itu sendiri.

“Banyak alat pendukung bencana yang di miliki BPBD kurang bagus dan ini perlu di ganti,” ucap Cak Dedi.

Kemudian masalah budaya masih banyak aset- aset yang di miliki Jawa Timur terbengkalai tidak di manfaatkan sebagaimana mestinya.

Dalam laporan nota Gubernur tadi menyampaikan bagus bahkan tidak disebutkan dalam laporan notanya . Ini kan tidak sesuai fakta lapangan.

“Di masing masing daerah mestinya ada potensi pembangkitan kearifan lokal dan kemampuan daya tarik lokal. Aset – aset budaya Jatim yang ada di daerah sangat banyak tapi Soal ini tidak diangkat dalam nota penjelasan gubernur,” bebernya.

Selanjutnya persoalan birokrasi ternyata banyak yang masih Pjs padahal sudah dilakukan asesmen berulang kali tetapi hingga kini masih banyak dinas terutama eselon tiga masih di jabat Pejabat sementara ( Pjs ).

“Katanya di usulkan penempetan eselon tiga tetapi sampai sekarang belum terealisasi,” pungkas Anggota Dewan yang terkenal Vokal. (Rofik)