YOGYAKARTA | BIDIK.NEWS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah menggelar rangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta menyemarakkan Hari Santri Nasional (HSN) 2022 dengan tema “SAKINAH” (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah).
Perayaan HDN dibuka dengan Opening Ceremony secara serentak di 5 Ponpes, Sabtu (22/10/2022) yang dipusatkan di Ponpes Al-Munnawir Krapyak, Bantul Yogyakarta. Dan diikuti Ponpes Darunnajah Jakarta, Ponpes Mathla’ul Anwar Leuwipanjang Banten, Ponpes API Syubbanul Wathon Secang Magelang dan Ponpes Al-Anwar Bangkalan.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pentingnya pemahaman keuangan syariah bagi santri. Santri didorong memiliki tingkat literasi keuangan yang baik agar dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses keuangan (inklusi) pada lembaga jasa keuangan formal.
“Pada intinya belajar keuangan itu adalah kemampuan kita untuk mandiri secara keuangan nantinya. Karena sebetulnya ilmu tentang pengelolaan keuangan adalah essential life skill atau keterampilan hidup yang sangat penting dibutuhkan kita semua,” kata Friderica.
Tingkat literasi keuangan yang baik juga dapat menumbuhkan kesadaran mengenai kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal/bodong yang marak terjadi di masyarakat.
Rangkaian kegiatan HSN meliputi Talkshow Edukasi Keuangan Syariah, Launching Gerakan Santri Menabung, dan Tabligh Akbar/Doa Bersama. Dilanjutkan pembukaan rekening Simpel iB selama periode 22 – 25 Oktober 2022 guna mendukung Gerakan Santri Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan.
Puncak dan Closing Ceremony HSN pada (28/10) yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin dengan agenda Penyerahan Simbolis Rekening Tabungan Santri, dan Penandatanganan MoU antara OJK dengan MES.
Pelaksanaan kegiatan hari ini dihadiri 5.000 peserta yang hadir secara tatap muka di masing-masing ponpes. Perayaan HSN 2022 juga dapat memberikan multiplier effect kepada lingkungan sekitar, mengingat peran penting santri di lingkungannya.
Kegiatan edukasi keuangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat, sehingga dapat berkontribusi dalam pencegahan agar tidak terjerumus pada utang yang konsumtif atau penipuan yang berkedok investasi.
Program TPAKD
Friderica juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah debitur Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (Pede) dari BPD DIY, salah satu program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Yogyakarta di Kel. Patehan Kemantren Kraton Yogyakarta.
Kredit Pede di lokasi itu menyasar Kelompok Wanita Tani (KWT) yang merupakan pelaku UMKM dengan awal usaha berfokus pada olahan hasil pertanian dan terus berkembang menjadi berbagai usaha di sektor perdagangan, perikanan dan kerajinan.
Debitur Kredit Pede di kawasan itu juga mendapatkan pendampingan dari Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata setempat dalam pengembangan usahanya.
“Ini hasil kerja sama dari berbagai pihak, dari pencetusan TPAKD oleh OJK, dan didukung Pemda dengan menerbitkan SK Gubernur serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat dan nilai tambah serta mendorong peningkatan perekonomian di daerah,” kata Friderica.
Kredit Pede merupakan implementasi dari Generic Model Skema Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir Skema 3 (GM K/PMR), yaitu penyediaan kredit/pembiayaan yang cepat dan murah. Kredit Pede memberikan plafon Rp 2,5 juta (tanpa agunan) dan plafon sampai Rp 50 juta (dengan agunan tambahan).
Sejak diluncurkan pada 2020 sampai triwulan 2/2022, kredit Pede telah dinikmati 2.499 debitur dengan total penyaluran kredit Rp 16,63 miliar.
Sedangkan secara nasional, sampai triwulan 2/2022, TPAKD melalui program K/PMR telah menyalurkan kredit/pembiayaan total Rp 4,4 triliun kepada 337.940 debitur.
OJK bersama Pemda dan PUJK akan terus meningkatkan kolaborasi dalam perluasan akses keuangan di daerah melalui program TPAKD dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
