SURABAYA – Kinerja Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)Jatim disorot. Pasalnya, instansi tersebut dituding sebagai penyebab carut marutnya pembahasan APBD Jatim baik saat PAPBD Jatim 2021 maupun APBD Jatim 2022.
“ Saya menilai carut marut pembahasan PAPBD 2021 dan APBD Jatim tahun 2022 karena ketidakcakapan Bappeda dalam perencanaan anggaran,”ungkap anggota DPRD Jatim Rohani Siswanto saat , Jumat (31/12/2021).
Rohani mengatakan kejadianPAPBD 2021 diulang dimurni seperti pembahasan KUA yang tidak sesuai jadwal, merupakan kesalahan dari Bappeda Jatim. “Penambahan anggaran hampir 800 M yang terkesan mendadak tidak rencana hanya jedah satu hari dan itupun hari minggu / hari libur,” terang pria asal Pasuruan ini.
Tak hanya itu, kata mantan anggota DPRD kabupaten Pasuruan ini, ketidakcakapan Bappeda Jatim dalam perencanaan anggaran berdampak komunikasi yang kurang baik seakan ingin membenturkan Gubernur dengan Indrapura (DPRD Jatim, red).
“ Jika carut marut ini dibiarkan karena faktor ketidak cakapan Bappeda, pastinya akan menjadi catatan BPK dan bisa mengancam Pemprov untuk mendapatkan WTP seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelas Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini.
Bahkan ketidak cakapan ini, kata Rohani juga mengarah kepada ketidak singkronan Bappeda Jatim dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya.
” Hal ini terungkap waktu rapat hearing Komisi C DPRD Jatim yang dihadiri oleh Bappeda dan OPD lainnya dipimpin langsung oleh ketua komisi c dimana dijumpai adanya carut marut program kegiatan untuk tahun 2022 mendatang,” tutupnya.
( rofik)
