JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengedepankan pendekatan pendidikan masyarakat sebagai 1 diantara 3 strategi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Pendekatan ini juga dipandang penting mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pendidikan Anti Korupsi (PAK).
Hal ini disampaikan Ketua KPK Komjen Drs Firli Bahuri MSi saat memaparkan materi dalam webinar yang digelar Ikatan Alumni (IKA) Jurusan Bimbingan Konseling (BK) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Sabtu (16/1/2021).
Hadir dalam webinar itu, Prof Dr Fathur Rokhman (Rektor Unnes), Widyaiswara Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Penjas dan BK Kemendikbud Arif Taufiq Dani Abdillah SPd MPd. Moderator Dr Dini Rakhmawati MPd serta guru besar dan jajaran Dekanat FIP Unnes.
Di kegiatan bertema ”Peran Guru BK dalam Pendidikan Anti Korupsi” ini, Firli juga menegaskan pendekatan pendidikan masyarakat itu menyasar 3 area atau klaster.
”Di dalam pendidikan masyarakat ada 3 area yang kami sasar. Pertama di jejaring pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hinga Perguruan Tinggi. Sehingga pada hari ini salah satu kegiatan kami, pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat. Setidaknya 1.952 peserta menghadiri webinar hari ini dan ini agen penyuluhan antikorupsi dan agen pembangun integritas,” kata Firli.
Untuk area kedua, Firli menyebut klaster penyelenggara negara, calon penyelenggara negara, para politisi, dan partai politik (parpol). ”Kami masuk di lini politik, parpol kami ajak berbicara bagaimana kita bisa membangun politik berintegritas. Terdekat dalam rangka Pilkada di 270 daerah kemarin, kami ketengahkan program mewujudkan pilkada berintegritas,” ungkapnya.
Kemudian area ketiga, disebutkan, yakni klaster badan usaha. Hal itu baik BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta. Firli memandang dari sanalah salah satu penyebab terjadinya korupsi.
”Kami bangun good corporate governance. Kami juga bangun unit pengendalian gratifikasi dan kami bangun ISO 37001, yaitu sistem manajemen anti penyuapan. Kami lakukan semua ini sebagai upaya yang dilakukan KPK untuk pemberantasan korupsi. Bukan hanya OTT, kami juga masuk dalam pendidikan,” ujarnya.
KPK melakukan ini, kata Firli, karena memandang melalui pendidikan diharapkan ada pemahaman bahaya korupsi. Dengan begitu, orang tidak ingin melakukan korupsi alias ada kesadaran mencintai negeri.
”Sehingga orang tidak melibatkan diri pada korupsi. Paling penting seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa anda gunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan juga salah satu pilar terpenting dalam pembangunan SDM,” tandas Firli.
Sementara itu narasumber Prof Dr Fathur Rokhman (Rektor Unnes) menyampaikan materi bertema ”Nilai dan Karakter Konservasi dalam PAK. ”Pendidikan Anti korupsi satu kesatuan dengan pendidikan karakter yang meliputi akhlaq budi perketi bagi generasi muda,” paparnya.
Di akhir webinar juga dilakukan reorganisasi IKA BK Unnes untuk kepengurusan 2021-2025. Dra Ardina Safitri Firli yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua IKA BK Unnes masa bakti 2017-2020 terpilih setelah mengungguli 4 kandidat lainnya dalam voting pemilihan Ketua IKA BK Unnes yang baru.
