KOTA BLITAR- Antisipasi money politik harus benar benar dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota maupun Kabupaten penyelenggara Pilkada. Peran Bawaslu dengan beberapa inovasi dalam menekan money politik cukup dinantikan. Hal ini disampaikan anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Safi’i saat memimpin rombongan anggota Komisi A DPRD Jatim yang melakukan monitoring persiapan pilkada di Kota Blitar, Jum’at (16/10).
Adapun anggota yang ikut monitoring ke Bawaslu Kota Blitar diantaranya Ferdian Reza Alvisa dari Fraksi Partai Gerindra, Karimullah Dahrujiadi, Siadi dari Fraksi Golkar serta Bambang Juwono, Andi Wirasadi dan Heri Setiawan dari Fraksi PDI Perjuangan.
Menurut Muzamil asal Fraksi Partai NasDem , apa yang dilakukan Bawaslu Kota Blitar dengan membentuk kampung anti money politik merupakan langkah positif dalam mencipkatakan pilkada bersih.
Ini katanya bisa sebagai embrio yang cukup positif didalam menekan munculnya money politik ditengah pesta Demokrasi.
“Ini bisa di jadikan acuan Bawaslu kota / kabupaten lain yang akan menyelenggarakan pilkada. Agar bisa menciptakan Pilkada bersih dan jauh dari praktek kotor money politik,” ujarnya.
Pria yang juga ketua Fraksi Partai Nasdem ini juga memuji langkah ASN di Pemkot Blitar yang juga telah bersepakat ikrar untuk tetap menjaga netralitasnya dalam pilkada kota Blitar 9 Desember mendatang.
“Langkah ASN tersebut bisa menjadi bukti mereka akan menjaga netralitasnya dalam pilkada nanti,” pungkasnya.
Senada dengam Muzamil, anggota Komisi A lainnya Ferdian Reza Alvisa, juga meminta agar masyarakat juga ikut melakukan gerakan gerakan tolak money politik dalam pelaksanaan pilkada 9 Desember depan.
Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar dengan pembentukan kampung anti money politik misalnya, juga harus diikuti kesadaran masyarakat bahwa praktek money politik akan menodai demokrasi dalam pilkada.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu dalam menghilangkan money politik. Semua masyarakat termasuk elemen yang menginginkan pilkada bersih harus bersama sama melakukan gerakan tolak money politik untuk menuju pilkada bersih,” ujarnya.
Politisi asli kota Blitar ini juga mengatakan memang kondisi pandemi covid- 19 yang membuat terpuruknya ekonomi masyarakat serta pembatasan kampanye, menjadi peluang besar untuk money politik terjadi.
Namun kata Alvis sapaan akarab Ferdian Reza Alvisa, bila semua elemen yang menginginkan pilkada bersih dan Bawaslu bersatu melakukan gerakan penyadaran kemasyarakat, bahwa memilih pemimpin mereka lima tahun kedepan lebih penting daripada money politk yang hanya sesaat dan menimbulkan penyesalan, maka diyakini akan membuat masyarakat untuk menolak money politik.
“Mari bersama kita ciptakan Pilkada bersih jauh dari money politik untuk memunculkan sosok pemimpin yang bisa membawa kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya lima tahun kedepan,” pungkasnya.
Sementara itu salah satu Komisioner Bawaslu Kota Blitar M. Ridwan mengatakan pembentukan kampung anti money politik, merupakan kesadaran sendiri dari warga kampung yang membentuk.
Karena mereka kata Ridwan merasa money politik hanya menguntungkan sesaat. Money politik akan membuat pemimpin yang terpilih karena money politik, tidak akan maksimal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.
“Untuk itu kita dukung langkah mereka dan kita berharap kampung anti money politik yang ada akan terus tumbuh dan merata disemua wilayah Kota Blitar sebelum pilkada Kota Blitar 9 Desember nanti,” ujarnya.
Kota Blitar sendiri lanjutnya, juga telah di motori oleh PJS Walikota Blitar Jumadi yang memintah agar ASN kota Blitar harus jaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada nanti.
“Bahkan dalam ikrar ASN yang dilakukan di Kantor Walikota Blitar, selain netralitas para ASN juga berikrar akan membantu mensosialisaikan ke masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan menghindari money politik dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang ,” pungkasnya. ( rofik)
