SURABAYA – Bukan rahasia umum, bahwa biaya politik membutuhkan dana yang cukup besar untuk merebut jabatan, baik itu jabatan dieksekutif maupun legislatif. Sebagai contoh untuk biaya politik pertarungan untuk merebut jabatan walikota Surabaya di Pilkada Surabaya.
Diperkiran akan menelan biaya puluhan miliar rupiah. Untuk itu setiap Paslon (pasangan calon) yang mendapatkan “Rekom” dari partai pengusung, wajib menyiapkan dana untuk bertarung dalam pesta demokrasi yang akan digelar Desember tahun ini.
Yang menjadi Pertanyan publik, dari mana asal-usul para Paslon mendapatkan dana sebesar itu. Pertanyaan itu sudah terjawab oleh Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam pernyataannya saat rapat konsolidasi, Minggu (30/8/2020) dikantor PDI-P Jatim.
Hasto mengatakan, bahwa dalam Pilkada Surabaya ada Paslon yang disponsori oleh “Pengusaha Hitam”.
Menanggapi hal itu, pegiat anti korupsi dan juga praktisi hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, I Wayan Titip Sulaksana SH membenarkan adanya uang haram dalam bentuk sponsor atau istilah lain “transaksi ijon”. Yakni berupa dukungan finansial kepada Paslon dari para “Pengusaha Hitam.
“Memang patut diduga kuat ada dukungan sponsor dari kalangan pengusaha, namun modusnya melalui transaksi ijon, janjinya kalau nanti menang, akan mendapatkan kompensasi khusus untuk program pembangunan, kalau kalah ya resiko,” tandasnya.
Untuk itu, kata I Wayan,” Sudah seharusnya setiap paslon harus jujur dan terbuka mengenai sumber dananya dari mana. Karena persyaratan seorang pemimpin itu kejujuran, ” katanya saat dihubungi BIDIK News.
Bahkan, kata I Wayan, untuk menghitung pembiayaan pertarungan perebutan L1, diperkirakan mencapai Rp 50 miliar. Biaya tersebut, salah satu untuk pembiayaan honor para saksi di TPS. Karena untuk honor para saksi ini, menjadi tanggung jawab Paslon.
“Biasanya untuk honor saksi itu berkisar Rp 150 hingga Rp 200 ribu persaksi disetiap TPS. Itupun belum termasuk biaya lain – lain yang terduga maupun yang tidak terduga,” ujarnya.
Sementara Saleh Ismail Mukadar, mantan ketua DPC PDI-P Surabaya tahun 2005 yang sukses menjadi tim sukses Bambang DH hingga menjadi walikota Surabaya 2 periode saat dihubungi BIDIK news, hingga berita diturunkan belum dapat dimintai komentarnya.
Seperti diketahui, istilah “Ijon” sangat dikenal dikalangan masyarakat bawah, utamanya dipedasaan dan banyak diminati oleh para petani. Sistem ijon sebenarnya sebagai bentuk kerjasama pinjaman keuangan, yang pengembalianya dibayar dengan hasil dari panen .
Namun dalam prakteknya “Transaksi ijon” sangat merugikan petani. Pasalnya, dalam menjual hasil panen, pengijon yang menentukan harga hasil panen, sehingga tentunya banyak petani yang dirugikan dengan sistim ijon ini, dilemanya, petani sendiri sangat membutuhkan pinjaman.
Melihat fenomena “Sistim Ijon” yang selama ini menjadi kultur dipedesaan, utamanya dikalangan petani, kini sudah mulai merambah dalam kehidupan politik. Pasalnya para petualang politik di Indonesia, rupanya sudah mengadopsi strategi ala pengijon, ketika mencalonkan sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif .(Imron)
