SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) corona yang tidak tepat sasaran. Dia meminta agar masyarakat membeberkan bukti dan melaporkannya ke DPRD Jawa Timur.

“Saya menerima banyak laporan soal salah sasaran penyaluran bantuan, bukan orang yang tepat, akan tetapi sampai sejauh ini tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung, karena itu saya himbau jika ada anggota masyarakat merasakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan tersebut jangan segan-segan melaporkan ke DPRD Jatim dengan menunjukkan bukti-bukti awal, dan bisa memanfaatkan medsos, baik facebook, instagram, atau twitter, ke akun DPRD Jatim atau ke akun pribadi,” katanya pada Kamis (7/5).

Dia menduga, adanya keluhan Bansos yang tidak tepat sasaran itu karena data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Jatim yang amburadul. “Sejak kemarin saya saya mendapatkan banyak laporan melalui whatsapp, facebook, maupun twitter mengenai ketidaktepatan penyaluran bansos dari Pemerintah. Ditengarai data DTKS tidak akurat. Bisa dimaklumi, bahwa dalam situasi normal saja tidak tersaji data akurat keluarga penerima manfaat, apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang ini,” tambahnya.

Sadad meminta agar Pemprov Jatim dan Kabupaten/Kota segera memperbaiki data tersebut. Pasalnya, jika penyaluran yang tidak tepat sasaran itu dibiarkan, banyak masyarakat yang menderita karena mengalami dampak pandemi Covid-19 tidak mendapatkan hak-haknya. Menurut dia, Pemprov Jatim harus pro aktif untuk memperbaiki data tersebut, supaya masyarakat rentan miskin di Jatim tidak semakin menderita.

“Akan tetapi seharusnya kita punya kesempatan untuk memperbaikinya, karena itu saya berharap jika masyarakat menemukan data yang tidak akurat di desanya, atau di RW dan RT, misalnya salah sasaran, silakan menyampaikan bukti-bukti pendukung awal ke DPRD Jawa Timur, lokasi tepatnya di mana dan informasi pendukung lainnya. Saya kira untuk efektifitas bisa melalui media sosial,” pungkasnya.