SURABAYA – Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Jember dinilai lalai dalam mengantisipasi ambruknya sembilan ruko di Kompleks Perkotaan Jompo, Jalan Raya Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember Jawa Timur.
Satib Anggota Komsisi D DPRD Jatim dapil Jember menuturkan bahwa keberadaan bangunan yang sudah mengkhawatirkan ini sudah pernah di sampaikan kepada pihak pemkab Jember, namun tidak ada respon apapun.
Tidak hanya sekali, namun sudh beberapa kali.
Bahkan terakhir pada awal Pebruari 2019 lalu, dalam rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur Jatim, Komisi D DPRD Jatim dan BBPJN 8 Surabaya di Hotel Aston Jember tahun lalu, Pemkab Jember engan hadir, sehingga upaya antisipasi dan perbaikan tak bisa dilakukan dengan baik.
“Saya sempat usul persoalan bangunan di atas sungai kali Jompo supaya menjadi perhatian serius BBPJN 8. Bahkan Gubernur Jatim langsung meminta BBPJN investigasi lapangan. Tapi tindaklanjutnya seperti apa saya tidak tahu hingga terjadi ambruknya 9 ruko tersebut,” ujar Satib anggota Komisi D DPRD Jatim, Senin (2/3).
Menurut politisi asli Jember, BBPJN 8 tidak bisa melakukan upaya antisipasi dan perbaikan lantaran diatas sungai itu masih ada bangunan ruko. “Kalau bangunan diatas sungai jompo belum direlokasi maka BBPJB juga tak bisa mengerjakan proyek itu. Lha itu kewenangannya Pemkab Jember, gak tahu kenapa Pemkab gak ada respon sama sekali,” sesal Satib.
Politisi asal Partai Gerindra itu menegaskan bahwa para penghuni ruko sengaja mengosongkan diri karena khawatir bangunan roboh, bukan atas inisiatif Pemkab Jember. “Para penghuni ruko itu juga sempat diundang Komisi B DPRD Jatim dan mau hadir tapi lagi-lagi pihak Pemkab Jember tak ada yang mewakili,” tegas Satib.
“Bangunan ruko itu yang bangun Pemkab sehingga status penghuni hanya menyewa ke Disperindag Jember. Disitu ada 30 an ruko tapi yang ambrol hanya 9 ruko,” tambahnya.
Untuk mengembalikan fungsi jalan raya Sultan Agung Jember yang cukup vital itu maka proses perbaikan harus segera dilakukan. “Kita butuh koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan pemkab Jember. Kalau salah satu nggak kompak pasti gak bisa dilakukan perbaikan. Sebab program perbaikan itu sudah lama tapi tak kunjung terealisasi karena ada yang ngak kompak,” kata Satib.
Ia juga kurang sekapat jika kasus jalan ambles dan ruko yang roboh itu dikatakan sebagai bencana, karena sudah diingatkan oleh sejumlah pihak jauh hari. “Kalau ada yang mengatakan ini bencana, saya tidak sepakat karena kami sudah mengingatkan jauh hari,” tegas Satib. ( rofik)
