JAKARTA – Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta agar pemerintah pusat dan daerah mendahulukan pengusaha swasta dalam program pembangunan infrastuktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut dia, selama ini, kontraktor swasta dianggap sudah mampu bersaing untuk mengerjakan proyek infrastuktur berskala nasional maupun daerah.
La Nyalla mengatakan, selama ini banyak mendapat banyak keluhan dari pengusaha swasta karena mereka selalu dikalahkan dalam proses tender, oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Padahal, ketika proses tersebut, harga yang ditawarkan lebih murah daripada perusahaan BUMN, yang ikut dalam tender proyek infrastuktur pemerintah.
“Yang perlu dipikirkan adalah banyak pengusaha dan kontraktor mereka tidak ikut bersaing dengan BUMN. Kadangkala mereka menang tender tetapi tidak ditunjuk dan yang selalu ditunjuk BUMN,” katanya di Kantor DPD RI pada Kamis (5/12/2019).
Dia menjelaskan, Pemda dan pemerintah pusat harus mengikuti perintah Presiden Joko Widodo yang menganjurkan agar pengusaha swasta didahulukan. Menurut dia, instruksi Jokowi itu harus dijalankan oleh semua pembantunya baik di tingkat kementrian, maupun Pemprov dan Pemkab/Pemkot.
“Apa yang disampaikan pak Jokowi swasta bisa, swasta didahulukan. Swasta tidak bisa BUMN didahulukan ini statemennya pak Jokowi,” tambahnya.
La Nyalla menjelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menemui Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk membahas masalah itu. La Nyalla merasa perlu memperjuangkan nasib para pengusaha di daerah, karena selama ini mereka terbukti lebih murah dalam menawarkan tender pembangunan. Murahnya harga yang ditawarkan itu karena, para pengusaha swasta lokal lebih mengedepankan efisiensi.
“Saya akan bertemu dengan Menteri PUPR banyak pengusaha menang tender tidak ditunjuk padahal terendah selalu,” jelas mantan Ketua Kadin Jatim itu.
La Nyalla khawatir, jika selalu dikalahkan, maka nasib pengusaha lokal akan semakin terpuruk. Bahkan, bisa jadi mereka akan gulung tikar karena kesulitan mendapatkan proyek dari pemerintah. Menurut dia, pemerintah tidak boleh memandang rendah kontraktor dan pengusaha lokal, karena mereka selama ini sudah mampu bersaing dengan BUMN milik pemerintah.
“Pengusaha lokal harus selalu didahulukan ini instruksinya pak Jokowi. Saya menghimba terutama pada Gubernur dan Menteri PUPR kalau pebgusaha lokal bisa ditukung dan jangan sampai dikahalkan mereka bukan BUMN,” pungkasnya.
