SURABAYA – Masih besarnya utang BPJS kepada rumah sakit rumah sakit milik pemprov Jatim yang mencapai hampir setengah triliun rupiah, membuat Komisi E DPRD Jatim kehilangan kesabaran. Komisi yang membidangi kesra ini, bahkan akan ngelurug BPJS pusat, untuk menagih hutang BPJS kepada rumah sakit rumah sakit milik pemprov Jatim.
Artono Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim menegaskan apa yang dilakukan oleh BPJS dengan tidak segera membayar hutangnya adalah bentuk wanprestasi yang akan mengancam keberlangsungan operasional rumah sakit tersebut. “Ibarat orang buka usaha servis membeli oli, beli sparepart, setelah mobil sudah diservice trus gak dibayar. Akhirnya mengganggu casflow perusahaan tersebut. Sama seperti rumah sakit, akhirnya mengganggu casflow, gak bisa beli obat, gak bisa bayar tenaga honorer. Nah kalau ini tidak segera diatasi, bisa bisa rumah sakitnya tidak bisa operasional lagi,” ungkap Artono, Jum’at (18/10).
Keputusan untuk ngelurug (mendatangi beramai ramai ) ke Jakarta ini kata Artono, karena selama ini BPJS perwakilan Jatim selalu menjawab dengan sekenanya, dan cenderung lepas tangan. “Kita tidak perlu panggil BPJS Jatim, tapi kita akan datangi ke Jakarta, sebab kalau yang disini (di Jatim) saat dipanggil dan ditanya kalimatmya selalu klasik, gak punya uanglah, gak berwenanglah. Selalu begitu jawabnya. makanya satu satunya jalan kita akan datangi Jakarta (BPJS Pusat),” tegas pria berkaca mata ini.
Politisi PKS ini berharap langkah komisi E ini bisa membantu rumah sakit pemprov Jatim agar ada jalan keluar, terkait persoalan keuangan di rumaj sakit akibat ulah BPJS ini. “Bahkan kita akan ajak Rumah sakit rumah sakit yang alami tunggakan tunggakan ini.
Selama ini kata Artono, akibat BPJS nunggak, banyak pasien yang akhirnya harus antri obat karena stok menipis, juga alat alat medis yang rusak untuk mengganti sparepart harus juga menunggu kondisi keuangan dulu.” Kalau ini terus dibiarkan ya kasihan rumah sakit kan, dampaknya ya ke pasien juga, ke rakyat juga kan. Saya berhara akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan sudah terbayarkan , agar rumah sakit bisa kembali operasional dengan baik,” tegasnya.
Lantas bagaimana kalau gagal ? “Ya harus dicari solusi yang paling mungkin oleh Gubernur. Kecuali gubernur mau nalangi dana tersebut sehingga rumah sakit kembali bisa operasional, ya nggak papa, monggo saja,” pungkasnya. ( rofik)
