BPJS Kesehatan Ingatkan 21 RS di Surabaya Perbaharui Akreditasi

SURABAYA | BIDIKNEWS – BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit (RS) yang menjadi mitranya untuk memperbaruistatus akreditasi. Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salahsatu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Herman Dinata Mihardja kepada media di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Jl. Dharmahusada, Kamis (2/5/2019).

Herman menjelaskan, akreditasi sebagai persyaratan bagi RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal 2014 seiring pelaksanaan Program JKN-KIS. Namun memperhatikan kesiapan RS, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan RS untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada RS yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah RS mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi. Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” terang Herman.

Hingga akhir April 2019, terdapat 49 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, terdiri atas 42 RS dan 7 klinik utama. Herman menjelaskan, dari 42 RS mitra BPJS Kesehatan, 19 diantaranya sudah terakreditasi.

Sedangkan 2 RS lainnya baru saja memperbaharui akreditasinya. Ia pun mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka.

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.

Di sisi lain, putusnya kerja sama RS dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga RS yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja Kantor Cabang Surabaya, terdapat 21 RS yang harus segera diperbarui status akreditasinya di 2019 ini.

Adapun RS tersebut, yaitu Rumkitalmar Ewa Pangalila, RS Wiyung Sejahtera, RS Airlangga, Rumkit Soemitro Lanud Surabaya, RS Surabaya Medical Service, RS Mata Undaan, RS Muji Rahayu, RSI Jemursari, RS William Booth, RSIA Lombok 22 Lontar, RS Gotong Royong, RS Brawijaya, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSIA Pura Raharja, RS Islam Surabaya, RS Darus Syifa, RS Paru Surabaya, RS Bunda, RS Wijaya, Rumkital Dr. Oepomo  dan RSIA Perdana Medica. (hari)